"Mohon maaf, pernyataan itu tidak kami tanggapi karena bukan kapasitas dan tidak pada tempatnya kami tanggapi,"ungkapnya kepada wartawan Cenderawasih Pos, Jumat (20/10)kemarin.
Ketua Forum Peduli Kemanusiaan (FPK) Kabupaten Jayapura Menase Bernard Taime, SH, meminta Pj Bupati Jayapura Triwarno Purnomo menyurati secara resmi ke Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk mengintruksikan jajarannya, terlebih khusus Inspektorat Utama (Irtama) untuk turun langsung mengaudit dana bencana banjir bandang yang terjadi pada tanggal 16 Maret 2019 sebesar kurang lebih Rp 275 miliar.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Jayapura, Desy Yanti Wanggai meminta seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah di Pemkot Jayapura supaya menggenjot penyerapan dana Otsus  tahun 2023.
"Kami ingatkan kepada seluruh Kepala Kampung jangan main- main menggunakan dana kampung, karena setiap uang yang digunakan harus ada laporan pertanggungjawaban,"ucap Apolos dari Fraksi Gerinda, Selasa (17/10)kemarin
 "Dana yang kami kumpulkan di posko sebanyak Rp. 2 juta," kata Sonny Togodly Koordinator Aksi Pengalangan Dana Bencana Banjir di Kabupaten Jayawiijaya kepada Cendrawasih pos.
Dikatakan, sampai saat ini, baru dua daerah yang sudah menandatangani NPHD itu, yakni Pemkot Jayapura dan Pemkab Kerom. Sementara Provinsi Papua juga belum melaksanakan bersamaan dengan tujuh kabupaten lain di Papua.
Dari dana hibah yang telah diberikan miliaran rupiah tersebut harusnya ada hasil untuk pengembangan Perusda Baniyau, tidak hanya untuk operasional saja, sehingga ia meminta BPK RI untuk melakukan pemeriksaan kepada direksi Perusda Baniyau, terkait dana hibah digunakan untuk apa saja.
‘’Yang banyak kita temukan terkait dengan masalah pehitungan pajak. Ketika membuat kegiatan, teman-teman dari kepala kampung dan aparatnya ini lupa mengalokasikan anggaran untuk potongan pajak dari belanja tersebut. Sementara seluruh uangnya sudah dibelanjakan,’’ kata Inspektur Daerah Kabupaten Merauke Rudy Edward Risamasu, SH, saat ditemui media ini di ruang kerjanya, baru-baru ini.Â
Selain pengadaan bibit sapi untuk diberikan di 2 kelompok masyarakat di 2 kampung, dana Otsus juga untuk pembiayaan penanaman bibit kopi bagi kelompok tani kopi dan pemberian bantuan mesin pengolah sagu.
  Diapun mengatakan pada prinsipnya Pemerintah Kota Jayapura mendukung dan mensukseskan pemilu, terutama pemilihan gubernur dan Walikota di tahun 2024. "Untuk dana hiba Pilkada kurang lebih Rp 90 miliar, selebihnya ditanggung masing-masing pengelenggara pemilu," kata Frans Pekey di Jayapura, Selasa (26/9).
