Ketua Kelompok Khusus DPR Papua, Jhon Gobay berpendapat bahwa selama ini lokasi untuk perkebunan kelapa sawit sangat mudah diberikan perijinan dan disiapkan lahannya. Pemerintah bahkan siap memfasilitasi agar proyek perkebunan kelapa sawit ini bisa segera beroperasi.
“Soal pengawasan dikatakan vakum, saya katakan bahwa sejak Januari ada rapat banggar 2 kali, lalu rapat soal beasiswa dipimpin waket II, Bamus Propemperda dan ada sidang Paripurna. Anggota DPRP juga tolong jujur, saya punya daftar bahwa anggota DPRP sudah ambil jatah dana semua untuk lakukan kegiatan pengawasan, hearing dialog lalu vakumnya dimana,” cecar Jhony Banua diiyakan Edoardus Kaize dan Yulianus Rumboirussy.
Aksi penutupan secara paksa ruang-ruang pimpinan termasuk sekretaris dewan yang dilakukan sejumlah anggota DPR Papua berbuntut. Setelah dihari yang sama terjadi penolakan dari ASN pada kesekretariatan dewan, kini muncul surat edaran yang menginstruksikan untuk seluruh staf di DPR melaksanakan tugas dari rumah masing-masing.
Disaat puluhan anggota DPR Papua melakukan protes terhadap fakumnya aktifitas di DPRP ternyata hanya selang beberapa saat spanduk yang menutupi pintu ruang Sekwan langsung dilepas. Ternyata aksi anggota DPRP ini tidak sepenuhnya dianggap benar.
Puluhan anggota DPR Papua Rabu (5/4) melakukan protes terhadap empat pimpinan mereka termasuk sekretaris dewan karena merasa setelah daerah otonomi baru terbentuk justru mempengaruhi aktifitas dan kinerja yang semakin melempem
Diketahui, sebanyak 37 Rancangan Peraturan Daerah Provinsi (Raperdasi) dan Rancangan Peraturan Daerah Khusus (Raperdasus) itu ditetapkan dalam Rapat Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua III DPR Papua, Yulius Rumbairusi di Gedung DPR Papua, Rabu (8/3).
Hingga kini keuangan pemerintah Provinsi Papua masih berkutat dengan anggaran yang bermasalah. DPR Papua juga ikut merasakan ini dan menganggap bahwa tidak bisa jika pemerintah Provinsi Papua menyelesaikan sendiri mengingat kebijakan diputus dari pemerintah pusat.
Wakil Ketua III DPR Papua, Yulianus Rumboirussy menyampaikan bahwa persoalan Kartu Papua Sehat (KPS) di Papua bisa menjadi bumerang bagi Pemerintah Provinsi Papua, jika tidak segera disikapi, Pemprov Papua sendiri yang repot.
Menindaklanjuti aspirasi perwakilan orangtua dari 3800 Pelajar atau Mahasiswa Penerima Program Beasiswa Affirmasi Otsus terkait Jaminan Pembiayaan Studi, yang disampaikan kepada Komisi V DPRP pada Senin (20/02), maka Komisi V DPRP pada Selasa, (21/02) langsung menyambangi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri) di Jakarta.
Belum jelasnya aturan main terkait kerja kerja kedewanan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Papua yang akan berakhir pada tahun 2024 sementara anggota DPR Papua juga terdiri dari anggota yang berasal dari daerah-daerah otonom baru.
