Anggota DPRD Kab Jayapura yang juga salah satu tokoh masyarakat di Lembah Grime, Matheis Lewerisa mengatakan, aspirasi pemekaran daerah otonomi baru Grimenawa yang saat ini sedang diperjuangkan oleh pemerintah daerah dan masyarakat secara khusus yang ada di Lembah Grimenawa, merupakan satu hal yang sangat tepat dan pantas.
Ketua Komisi DPRD kabupaten Jayapura, Piet Haryanto Soyan mengungkapkan, kegiatan ini juga berkaitan dengan pembahasan Raperda Non APBD."Bagaimana kami nanti dari Komisi C berkoordinasi dengan tim ahli untuk menyusun naskah akademis," beber Piet Haryanto Soyan, Jumat (11/2).
"Dalam kunjungan ini kami menemukan banyak keluhan. Salah satunya sekolah yang memiliki siswa lebih dari daya tampung ruang kelas. Ada yang sekolahnya tidak punya meja kursi," kata Cyntia Ruliani Talantan, S. KM, MH, salah satu anggota Komisi C DPRD Kabupaten Jayapura kepada wartawan di sela-sela kunjungannya di Distrik Waibu, Kamis (2/2).
 Ketua Pansus II DPRD Merauke, Drs. Lukas Patraw, SH, seusai pertemuan tersebut mengungkapkan, rapat ini merupakan yang pertama digelar dan untuk memastikan, apakah rekomendasi dari BPK terkait dengan efektivitas pengelolaan aset daerah tersebut sudah dilaksanakan oleh OPD yang direkomendasikan itu.
Panitia Khusus (Pansus) III yang menangani infrastruktur terkait dengan realisasi paket pekerjaan tahun 2022 di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dan Dinas Perumahan Rakyat Kabupaten Merauke, Pansus DPD Kabupaten Merauke tersebut menghadirkan 3 pimpinan OPD yakni Kadis PU, Yanuarius Katmok, ST, MT, Kadis Perumahan Rakyat, Johan M. Rantepadang, ST, M.Si dan Inspektur Daerah Kabupaten Merauke, Drs. Rudy Erward Risamasu di ruang sidang DPRD Merauke, Rabu (25/1).  Â
Ketua DPRD kabupaten Jayapura, Klemens Hamo mengatakaan, sebagai wakil rakyat, DPRD kabupaten Jayapura sepenuhnya mendukung upaya pemerintah Kabupaten Jayapura untuk kembali menaikkan tambahan penghasilan pegawai atau TPP.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayawijaya memastikan pelaksanaan APBD induk Tahun 2023, tetap difokuskan untuk progran prioritas sesuai visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Jayawijaya.
Rancangan Anggaran Pendpatan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran (TA) 2023 untuk Kabupaten Jayawijaya mencapaiu Rp 1,6 triliun, yang meliputi pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain -lain pendapatan daerah yang sah, di mana Tahun 2023 lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai Rp 1,5 triliun.
Bupati Jayawijaya, Jhon Richard Banua, SE, MSi saat ditemui di Kantor DPRD Jayawijaya menyatakan, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan DPRD Jayawijaya sebelumnya dan saat ini materi RAPBD induk, Tahun 2023 sudah diserahkan ke DPRD Jayawijaya guna dibahas dalam sidang paripurna.
Dengan begitu, maka APBD tahun 2023 secara resmi ditetapkan dan jumlah pendaptan sebesar Rp 1.424.686.370.531. Jumlah pendapatan itu terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 42.736.438.804, sementara pendapatan transfer sebesar Rp 1.311.749.931.727 dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 70.200.000.000.
