Namun, Wakil Bupati Merauke Riduwan, S.Sos, M.Pd kepada wartawan di Merauke mengungkapkan bahwa informasi yang dirinyas terima dari Sekretaris Kemendagri bahwa pelantikan tersebut pada tanggal 10 November yang akan dilakukan di Jakarta.
Salah satu nama tersebut adalah Rektor Uncen Dr. Ir. Apollo Safanpo, ST, MT, yang akan diangkat menjadi penjabat Gubernur Papua Selatan. Politisi Partai PDI-Perjuangan asal Selatan Papua ini menilai bahwa sangat tepat jika Rektor Uncen Apollo Safanpo diangkat sebagai penjabat Gubernur Papua Selatan.
Dari tiga nama tersebut, Ribka Haluk sendiri merupakan mantan Kepala Dinas Sosial di Provinsi Papua, Apolo Safanpo merupakan Rektor Universitas Cenderawasih sementara Velix Wanggai saat ini menjabat sebagai Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan dan wawasan Kebangsaan (Setwapres).
Adapun masing masing wilayah DOB nantinya mendapatkan alokasi 1.000 Aparatur Sipil Negara (ASN). Sekretaris BPSDM Kemendagri Mohammad Rizal, SE, MSi mengatakan, data BPSDM Kemendagri terdapat 3.000-an ASN, masing masing DOB mendapat alokasi 1.053 ASN, termasuk Sekda, Kepala OPD, Eselon III, IV dan ASN.
Hal ini dikatakan, ketua Senat Universitas Cenderawasih Prof. Dr. Balthasar Kambuaya, M.B.A, menurutnya dengan adanya provinsi baru maka akan menjadi peluang bagi putra-putri daerah untuk mengisi pembangunan yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
Politisi PDIP ini menegaskan bahwa keberpihakan dan pemberdayaan OAP adalah roh dan amanat Undang-Undang Otonomi Khusus Papua. “Harus ada langkah-langkah terobosan memberikan kesempatan dan ruang kepada orang asli Papua.
  Sekertaris Daerah Kabupaten Merauke Ruslan Ramli, SE, M.Si yang telah mengikuti pertemuan dengan Wamendagri di Bali baru-baru ini ditemui media ini, Jumat (4/11) mengungkapkan bahwa informasi yang pihaknya terima saat melakukan pertemuan dengan Mendagri di Bali bahwa pelantikan penjabat gubernur 3 DOB tersebut akan dilakukan sebelum tanggal 10 November 2022.
Gagasan keberpihakan terhadap orang asli Papua melalui pendekatan kebudayaan bukan berarti mengesampingkan kepentingan dan hak dari masyarakat nusantara di Papua. Namun, bicara keberpihakan ini lebih kepada bagaimana orang asli Papua itu bisa diberdayakan.
Terkait dengan peresmian tiga wilayah DOB tersebut, Wamen mengaku jika pada tanggal 26 Oktober kemarin dilakukan pra peresmian. Dimana ia juga meminta laporan dari 3 Pokja yakni Pokja Papua Selatan, Papua Tengah dan Papua Pegunungan untuk melaporkan semua persiapan.
‘’Nah, kita tunggu dalam satu dua minggu ke depan di awal bulan November ini. kemarin dengan pak Mendagri sudah diberi informasi resmi dan nanti surat resmi akan menyusul untuk para bupati yang ada di Selatan Papua ini akan diundang mengikuti pelantikan di Jakarta,’’ tandasnya.
