"Saya harap para anggota BP3OKP dapat betul-betul mengawal ketuntasan program yang diatur dalam RIPPP dan RAPPP sebagai rencana aksi lima tahunan," ujar Wapres di Jakarta, Senin.
“Pasca DOB, pencari kerja masih tinggi di Papua. Namun tahun ini, angka pengangguran kita menurun dibandingkan tahun lalu. Sekarang angka kita di 2,28 persen dibanding tahun lalu berada di angka 3,28 persen,” terang Hans saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Jumat (19/5) kemarin.
"Presiden memerintahkan bahwa Papua harus ada afirmasi maka kami sebagai Menpan RB membuat keputusan komposisi ASN 80% harus orang asli tanah Papua," katanya saat memberikan kuliah umum, di Kampus Universitas Cenderawasih, (Uncen) Jumat (19/5) kemarin.
PJ Gubernur Papua Pegunungan, Nikolaus Kondomo, SH, MH menyatakan, logo yang telah dilaunching bersama oleh Wamendagri John Wempi Wetipo, SH,MH ini memiliki simbol -simbol dari 8 kabupaten di wilayah Lapago, di mana lambang ini berbentuk segilima.
Timotius Murib mengatakan sudah tiga periode MRP ada di Papua tetapi dengan adanya pemekaran ini memberikan peluang untuk bagaimana orang Papua harus bersaing untuk menyusun pembangunannya.
Kepala Bidang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus pada DPPAD Provinsi Papua Laorens Wantik, M.Pd.Si. menyebut, dalam pelayanan pendidikan. Pihaknya melayani sesuai kabupaten/kota dibawah naungan Provinsi Papua.
Pj Sekretaris Daerah Provinsi Papua Selatan, Drs Maddaremeng, M.Si, mengungkapkan, dari 225 desain logo yang masuk ke panitia, kemudian dilakukan penilaian, maka didapatkan 10 desain logo PPS terbaik. Kemudian dari 10 desain logo yang dipilih tersebut, dipilih lagi 5 desain logo terbaik.
Pastor Jhon menyampaikan bahwa untuk merumuskan berbagai macam dasar kekerasan kekerasan yang terjadi hanyalah dengan cara berbicara sebagai sesama manusia. “Saya pikir ini ide lama yang belum dijalankan. Berbicaralah, dialoglah untuk mendengar dan mencaritahu apa yang sebenarnya menjadi masalah. Masalah yang puluhan tahun tak selesai,” kata Pastor Jhon di Entrop, Rabu (29/3).
‘’APBD kita sudah disetujui oleh pak Mendagri minggu lalu. Tadi kita sudah rapat untuk persiapan pelaksanaan anggaran,’’ kata Pj Gubernur Papua Dr. Ir. Apolo Safanpo, ST, MT, Rabu (29/3) lalu.
Ribka mengaku, Provinsi Papua Tengah satu satunya Provinsi Derah Otonomi Baru (DOB) yang menggunakan SIPD. “Sekarang kita sedang cetak Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA), hal ini agar lebih transparan.
