Pasalnya oknum masyarakat yang mengatasnamakan kepala suku Kabupaten Puncak diduga telah menyebarkan berita bohong dan fitnah bahkan pencemaran naman baik melalui rekaman video yang tersebar di media sosial.
Mereka menuntut agar Penjabat (Pj) Bupati Mimika, Valentinus Sudarjanto Sumito dapat mengupayakan agar pada pencaker OAP khususnya Amungme Kamoro serta 5 suku kerabat di Kabupaten Mimika dapat diloloskan tanpa syarat pada tahapan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN).
Valentinus mengatakan, berkaitan dengan SK PPPK guru yang hingga kini belum ada kejelasan ternyata dalam tahun ini untuk anggaran PPPK guru tidak termasuk dalam anggaran. Sehingga, SK PPPK guru nantinya baru akan dikeluarkan pada tahun 2025 karena anggaran untuk PPPK guru baru ada di 2025.
Sebelumnya, sejumlah guru P3K mendatangi kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika pada Selasa Selasa, 29 Oktober 2024, puluhan guru PPPK mendatangi kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika untuk bertemu dengan Valentinus mempertanyakan proses penyelesaian SK mereka yang tak jua bertemu titik terang.
“Banyaknya sampah yang terlihat sepanjang jalan, tugas kita bersama untuk memilih sampah dan membuang pada tempatnya agar lingkungan menjadi bersih dan sehat. Di Kota Karubaga ini semakin banyak sampah, untuk itu mari saya mengajak kita semua untuk peduli terhadap lingkungan kita,” ujar Pj Bupati Marthen Kogoya di hadapan seluruh peserta apel gabungan.
Pada saat pertemuan di DPRD Kemarin merupakan aspirasi yang sudah saya setujui dalam aksi demo sebelumnya untuk melakukan kroscek data bersama OPD dan kepala Distrik, kalau ia sendiri sudah sampaikan di depan umum, karena data yang keluar ini data lama bahkan ada yang sudah meninggal dunia berdasarkan informasi kemarin.
Pada mulanya, Neisel mengabdikan diri sebagai tenaga kesehatan di Puskesmas Pembantu Kampung Semografi, kampung tertua dan terjauh di Keerom yang berbatasan langsung dengan Papua Nugini. Bukan pekerjaan mudah bagi para nakes yang mendapatkan tugas di daerah pedalaman Keerom.
“Kami mau hitung satu porsi dengan asupan gizi yang cukup itu berapa di Papua,” kata Gubernur. Ia menambahkan, menu makanan bergizi ini tak perlu sama dengan menu di Pulau Jawa. Tetapi asupan gizi harus sama-sama mencukupi.
“Jangan nanti kita tutup kas baru dia menagihkan, wah itu nanti jadi utang. Ini juga kedisiplinan pihak ketiga terkadang dalam urusan pencarian ini, terkadang mereka semangat bekerja tidak melakukan pengadministrasian itu juga yang sudah ingatkan,” katanya.
“(Terkait jumlah guru-red) ini kan ada dua nih, ada SK Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan ada SK tenaga kontrak,” kata Valentinus, Rabu 30 Oktober 2024 malam, kepada wartawan di ruang Paripurna lantai 2 DPRD Kabupaten Mimika.
