Adapun masing masing wilayah DOB nantinya mendapatkan alokasi 1.000 Aparatur Sipil Negara (ASN). Sekretaris BPSDM Kemendagri Mohammad Rizal, SE, MSi mengatakan, data BPSDM Kemendagri terdapat 3.000-an ASN, masing masing DOB mendapat alokasi 1.053 ASN, termasuk Sekda, Kepala OPD, Eselon III, IV dan ASN.
“Pemerintah Provinsi Papua akan mengambil langkah langkah teknis ikut serta menempatkan ASN nya di DOB. Namun lagi lagi ini menjadi kewenangan pemeritah yang masih dikonsolidasikan antara pemerintah pusat dengan pejabat Pemrov juga kabupaten cakupan,” kata Derek kepada Cenderawasih Pos, Selasa (11/10).
Selalu saja ada yang ditemukan terlibat. Yang terbaru adalah memberikan dukungan tidak secara langsung melainkan lewat media sosial. Ini juga akan menjadi catatan pihak Bawaslu untuk melakukan patroli cyber.
Jeri menyebut, dampak kenaikan bahan bakar minyak terhadap gaji atau tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintah Provinsi Papua hingga kini belum ada ketentuan. Adapun yang mengatur hal tersebut dari pusat.
Koordinator Aksi, Yesaya Heselo yang merupakan salah satu ASN di Pemda Jayawijaya menegaskan jika aksi ini dilakukan secara spontanitas dan merupakan bentuk kekecewaan ASN dari 28 organisasi perangkat daerah (OPD) yang sampai dengan saat ini TPPnya tidak dibayarkan yang idealnya sebenarnya dibayarkan setiap triwulan.
“Ketentuan dan kualifikasi bagi CPNS yang harus dipenuhi untuk dapat diangkat sebagai PNS sesuai dengan PP nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen ASN antara lain pasal 34 yaitu CPNS wajib menjalani masa percobaan selama satu tahun.
Asisten 1 Sekda Jayawijaya, Drs. Tinggal Wusono, M.AP menyatakan, Pemkab Jayawijaya sebenarnya sudah mengumumkan kepada seluruh ASN, apabila ada yang ingin mutasi ke Provinsi Papua Pegunungan agar segera mengajukan permohonan resmi kepada bupati dan telah dibuka selama 4 hari untuk menunggu pengusulan dari ASN.
Orang nomor satu di Merauke ini mengingatkan, untuk tidak menggap remeh jabatan ASN. Karena dengan jabatan itulah piring nasi ada di sana. Sebab itu, harus rajin masuk kantor dan disiplin.
Asisten Bidang Perekonomian dan Kesra Setda Papua Muhammad Musa’ad mengatakan, dokumen tersebut berisi data tenaga honorer yang telah diverifikasi dan divalidasi oleh tim untuk mengisi formasi 20 ribu yang disediakan pemerintah pusat.
