Komisioner KPU Papua Pegunungan, Devisi Penyelenggaraan, Melkianus Kambu, menyatakan, sesuai Undang–undang No. 5 Tahun 2014 tentang ASN terlibat dalam partai politik harus mengajukan pengunduran diri pada instansinya, apalagi sudah mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif kabupaten maupun provinsi.
Kepala BKPSDM Mimika, Ananias Faot Senin (31/7) mengungkapkan, saat ini proses pengangkatan sudah memasuki tahap pengurusan Nomor Induk Pegawai (NIP). Tapi setelah diproses melalui sistem, ternyata ada 60 orang yang tidak bisa diangkat karena masalah ijazah. "Ada yang satu ijazah dipakai dua orang," katanya.
‘’Saya ingatkan kepada seluruh pimpinan OPD agar bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku. Diperhatikan tentang administrasi keuangan. Perencanaan harus diperhatikan dengan baik,’’ tandas bupati Merauke Romanus Mbaraka kepada wartawan seusai memimpin rapat bersama dengan seluruh pimpinan OPD lingkup Pemkab Merauke, Rabu (26/7).
Pejabat eselon II, III dan IV yang akan dilantik tersebut, tidak hanya yang mengalami kekosongan saat ini karena pejabat yang dilantik sebelumnya pindah ke provinsi atau karena memasuki masa purna tugas, namun juga ada karena akan ada pergeseran pejabat baik eselon II, III maupun IV.
‘’Kita sudah sebarkan surat edaran dari Bapak Bupati Merauke terkait larangan berkeliaran di jam-jam kerja sehubungan dengan disiplin pegawai negeri sipil,’’ kata Kepala Satpol PP Kabupaten Merauke Fransiskus Kamijay, S.STP ditemui media ini, Selasa (25/7).
Progres itu dilaporkan dalam rapat monitoring dan evaluasi yang dipimpin Pj Sekda Mimika, Petrus Yumte didampingi Kepala Bappeda Mimika, Ir Yohana Paliling, MSi di Hotel Grand Tembaga, Selasa (25/7/2023). Rapat dihadiri para pimpinan OPD, pejabat pembuat komitmen hinga operator Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP).
Jangan sampai berdampak pada masalah hokum, seperti yang dialami salah satu pegawai di Dinas Lingkungan Hidup(DLH) Kabupaten Jayapura, yang saat ini ditetapkan jadi tersangka di Polres Jayapura, akibat kasus penganiayaan anak buahnya.
Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemkot Jayapura diingatkan kembali soal kedisiplinan terutama penggunaan waktu dan kedisiplinan dalam hal berpakaian. Hal ini ditegaskan oleh Asisten 2 Setda Kota Jayapura, Widi Hartanti saat memimpin apel pagi bersama di lingkup Pemerintah Kota Jayapura, Senin (10/7) kemarin.
Tapi pengisiannya, tidak serta merta dilakukan begitu saja, tapi dilakukan berdasarkan aturan. Dalam pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama atau eselon II dilakukan dengan dua cara yaitu seleksi terbuka dan job fit.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Papua Jery Agus Yudianto menyampaikan, mendekati hari H masih on progress. Bahkan, khusus di area Kantor Gubernur karena persiapan, maka hampir semua utility di halaman Kantor Gubernur Papua.’
