"Jadi Mendagri mengungkapkan, ASN boleh saja ikut kampanye untuk sekadar mendengarkan visi-misi calon kepala daerah. Namun, tidak dibenarkan bila ada ASN yang terlibat secara langsung untuk berkampanye atau menjadi tim sukses calon tertentu, apalagi mengenakan atributnya dan menggunakan fasilitas negara saat menghadiri kampanye seperti mengunakan kendaraan dinas atau fasilitas yang disiapkan oleh negara,"pesannya.
Dijelaskan, Pemkab Jayapura telah melakukan rapat-rapat soal pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), yang biasanya dibayarkan setiap tanggal 14 per bulan terhitung mulai tahun 2023 lalu, namun sejak triwulan empat tahun 2023 dan triwulan kedua maupun hingga triwulan ketiga tahun 2024 belum terbayar.
Anton menambahkan, penerimaan pegawai Basarnas tahun ini dibuka untuk pelamar dengan jenjang pendidikan SMA sampai D3. Untuk pegawai rescuer ada kualifikasi atau persyaratan khusus seperti sertifikat renang dan lainnya.
“September saya target para ASN sudah masuk ke posisinya semua, sehingga rekan-rekan ASN sudah ada kepastian dalam melaksanakan tugasnya yang bisa dirasakan oleh masyarakat Papua,” ucapnya.
Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Provinsi Papua, Yohanes Walilo menyebut TPP sebelumnya tak masuk dalam APBD induk, lantaran kondisi fiskal daerah yang tidak mencukupi.
Pj Gubernur Papua, Ramses Limbong angkat bicara terkait dengan pendistribusian Aparatur Sipil Negara (ASN). Ramses mengaku sedang mencari solusi terkait masih ada ribuan ASN yang menumpuk di provinsi induk, Papua. Karena ASN belum digeser ini juga secara otomatis menjadi beban keuangan daerah.
Ramses menegaskan bagi ASN yang melanjutkan karir dalam jalur politik sebaiknya segera mengundurkan diri dari ASN maupun jabatan untuk maju menjadi bupati, wali kota maupun wakil wali kota.
Bupati Yalimo Dr. Nahor Nekwek,SPd.MM menyampaikan ucapan terimakasih kepada TNI/Polri, ASN dan masyarakat Kabupaten Yalimo melaksanakan upacara detik-detik Proklamasi Kemerdekaan RI yang ke 79 tahun di tingkat Kabupaten Yalimo dilaksanakan aman dan terkendali. Hal ini berkat kerja keras dan kerja sama panitia pelaksana HUT RI Kabupaten Yalimo.
Para pegawai tersebut menempel sejumlah kertas berukuran besar yang di dalamnya tertulis, “Kabag SDM pilih kasih memberikan pekerjaan kepada pendatang baru (guru-guru) di SDM, dan mengabaikan kami yang sudah lama bekerja di bagian SDM sebagai anak asli daerah Amungme Kamoro”.
“Besok mereka akan rapat koordinasi seluruh kepala Kepegawaian di Provinsi Papua. Mungkin hal-hal yang bersifat teknis akan dibahas disana, setelah itu mereka akan kembali, barulah kita keluarkan pedomannya,” ungkap Sekda Biak Markus Mansnembra Selasa (20/8) kemarin..
