WAMENA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI berpesan kepada KPU di tingkat Provinsi dan Kabupaten / Kota yang ada di tanah Papua, untuk menghindari konflik horizontal diantara masyarakat.
Komisioner KPU RI Koordinator Divisi Teknis Idham Holik menyatakan pelaksanaan Pilkada ini penyelenggara di Tingkat Provinsi, Kabupaten/ Kota harus memastikan bahwa masyarakat yang berpartisipasi dalam pelaksanaan pilkada ini bisa lebih dewasa, lebih matang lagi dalam menerima semua hasil yang dicapai.
“Saya secara pribadi sangat yakin penyelenggaraan Pilkada ini sudah sangat lama dinantikan oleh masyarakat, ini momen penting bagi pondasi masa depan di tanah Papua dan Khususnya Papua Pegunungan, Pilkada merupakan pintu gerbang bagi itu semua, sehingga perlu dijalankan tanpa harus adanya konflik dalam masyarakat,”ungkapnya Sabtu (18/5) di Wamena.
Holik mengaku peluncuran tahapan Pilkada yang dilakukan oleh KPU Papua Pegunungan ini merupakan representasi dari masyarakat Papua Pegunungan, karena maskotnya adalah Honai yang mengandung arti sebagai sarana untuk bermusyawarah, tentu musyawarah menjadi ciri khas demokrasi di Indoneseia dan juga ada dalam Pancasila.
Ia melihat saat memberikan suara di TPS ini merupakan demokrasi yang diperluas sebab dahulu dalam sejarah demokrasi sejak tahun 300-an sebelum masehi memang masyarakat Yunani itu berkumpul di dalam kota untuk memilik langsung walikotanya, pertanyaannya kalau masih menggunakan konsep yang lama ini sangat sulit sehingga TPS lah yang menjadi tempat untuk bermusyawarah.
“Momen peluncuran ini tak hanya pemperkenalkan tahapan yang berlangsung, namun saya yakin teman -teman KPU Provinsi, Kabupaten/Kota sedang mempersiapkan program strategis, mengenai sosialisasi dan Pendidikan pemilih serta partisipasi masyarakat dalam bentuk yang lebih luas,”bebernya
Idham Holik juga menyebutkan Kunci keberhasilan Pilkada sama sama dengan kunci keberhasilan pemilu yaitu partisipasi yang positif, konstruktif, begitujuga dengan Demonstrasi itu partisipasi positif hanya saja dalam prakteknya sering kali melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan aturan sehingga kedepan lebih dutamakan partisipasi yang positif dan Kontrktif,
“Dalam politik itu sering kali ada presepsi yang dimulai dari prasangka, biasanya kalau orang berjarak akan menimbulkan prasangka satu sama lain, tapi kalau terbangun hubungan komunikasi, atau personal yang baik prasangka yang memicu konflik politik itu tidak terjadi,” tutupnya. (jo/wen)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
