“Kami tidak mentolerir sekecil apa pun pelanggran-pelanggaran yang dilakukan ASN,” tegasnya. Sementara itu, Wamendagri Ribka Haluk mengatakan kedatangannya untuk memastikan pelaksanaan PSU di Papua yang salah satunya menghadiri rapat koordinasi terkait kesiapan pelaksanaan PSU yang dilanjutkan dengan penandatanganan NPHD.
“Jika sudah dilakukan penandatanganan NPHD itu artinya dukungan dana sudah pasti,” kata mantan Pj Gubernur Papua Tengah ini.
“Kami memastikan bahwa pelaksanaan PSU di Papua untuk dukungan dana yang bersumber dari dana APBD sudah siap pelaksanaan PSU pada 6 Agustus mendatang,” sambungnya.
Adapun yang menjadi atensi Mendagri kata Ribka yaitu melakukan pendampingan kepada pemerintah daerah dalam hal ini gubernur sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah. “Terkait dengan anggaran tidak ada bantuan dari pusat, bersumber dari APBD,” kata Ribka.
Sekadar diketahui, penandatanganan tersebut dilakukan bersama KPU, Bawaslu, Polda Papua dan Kodam XVII/Cenderawasih yang disaksikan langsung Wamendagri Ribka Haluk di lantai 4 kantor gubernur. Dari data Pemprov Papua, skenario pembiayaan PSU yaitu dilakukan pemetaan terhadap sumber-sumber anggaran yang sesuai regulasi dan strategi pemenuhan kebutuhan optimalisasi sumber anggaran dari APBD Tahun 2025, hasil efisiensi, DPA Kesbangpol, penggunaan dana Silpa, BTT, peggunaan PAD dan dana penyertaan modal. (el/ade)
Data Pemprov Papua untuk pendanaan PSU Papua
Penyelenggara Pengajuan Pembahasan I Pembahasan II Silpa Kebutuhan
KPU Papua Rp 167 M Rp109,9 M Rp 93 M Rp 47,9 M Rp 45 M
Bawaslu Rp 151 M Rp42,6 M Rp38,9 M Rp7 M Rp31,9 M
Polda Papua Rp42,2 M Rp22 M Rp20 M – Rp20 M
Kodam Rp32 M Rp15 M Rp 14 M – Rp14 M
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
