Selain itu lanjut Steve, pihaknya juga akan mengurangi frekuensi rapat. Termasuk kegiatan bimtek dan rakor akan dilakukan di Kantor KPU. Steve mengaku anggaran yang diberikan sangat cukup, dengan tahapan dimulai sejak 4 Maret sudah dilakukan pengumuman pendaftaran dan tahapan pendaftaran 8-10 Maret.
“Untuk pelaksanaan PSU setelah kami Rakor dengan KPU kabupaten/kota, dimungkinkan waktunya bergeser dari sebelumnya tanggal 9 Agustus diajukan ke 6 Agustus. Dan kami sudah ajukan itu ke KPU RI,” ucapnya. Ketua Bawaslu Papua, Hardin Halidin mengaku anggaran 42 miliar tak cukup bagi mereka.
“Rp 42 miliar tidak cukup sebenarnya, karena sebelumnya di Pilkada 2024 kami dianggarkan Rp 51 miliar. Dan kemarin yang kami ajukan Rp 150 miliar, namun turun jadi Rp 42 miliar,” ungkapnya. Terhadap anggaran itu, Hardin akan melaporkan kepada Bawaslu RI untuk mendapatkan perhatian. “Kemampuan Pemda hanya mampu segitu dan kita tidak bisa memaksa Pemda, kita hormati dan taati,” tandasnya. (fia/ade)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Selain itu lanjut Steve, pihaknya juga akan mengurangi frekuensi rapat. Termasuk kegiatan bimtek dan rakor akan dilakukan di Kantor KPU. Steve mengaku anggaran yang diberikan sangat cukup, dengan tahapan dimulai sejak 4 Maret sudah dilakukan pengumuman pendaftaran dan tahapan pendaftaran 8-10 Maret.
“Untuk pelaksanaan PSU setelah kami Rakor dengan KPU kabupaten/kota, dimungkinkan waktunya bergeser dari sebelumnya tanggal 9 Agustus diajukan ke 6 Agustus. Dan kami sudah ajukan itu ke KPU RI,” ucapnya. Ketua Bawaslu Papua, Hardin Halidin mengaku anggaran 42 miliar tak cukup bagi mereka.
“Rp 42 miliar tidak cukup sebenarnya, karena sebelumnya di Pilkada 2024 kami dianggarkan Rp 51 miliar. Dan kemarin yang kami ajukan Rp 150 miliar, namun turun jadi Rp 42 miliar,” ungkapnya. Terhadap anggaran itu, Hardin akan melaporkan kepada Bawaslu RI untuk mendapatkan perhatian. “Kemampuan Pemda hanya mampu segitu dan kita tidak bisa memaksa Pemda, kita hormati dan taati,” tandasnya. (fia/ade)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
