JAYAPURA – Bawaslu RI supervisi Bawaslu Papua, dalam pengawasan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua. Ini ditandai dengan kehadiran anggota Bawaslu RI, Koordinator Divisi SDMO Diklat, Herwin Malonda.
Herwin mengatakan, kehadirannya untuk memberikan penguatan kelembagaan kepada jajaran Bawaslu yang ada di provinsi maupun tingkat kabupaten/kota.
“Kami tidak hadir langsung, namun dalam pertemuan sebelumnya kami sudah melakukan penguatan kelembagaan untuk memberikan pendampingan. Termasuk mengarahkan teman-teman di Bawaslu untuk berkoordinasi melakukan penertiban alat peraga kampanye, dan menjadikan masa tenang PSU benar-benar tenang,” ungkap Herwin dalam keterangannya kepada wartawan, di Kantor Bawaslu Papua, Senin (4/8).
Dikatakan, Bawaslu akan melakukan pelaksanaan pengawas tugas pemilihan untuk jajaran Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota yang bertugas sebanyak 60 orang, Panwas Distrik sebanyak 315 orang dari 105 distrik yang ada di Papua.
Lalu Panwas Kampung yang bertugas sebanyak 993 orang, pengawas TPS sebanyak 2023. Praktis jajaran yang bertugas sebanyak 3.331 orang.
“Kami mendorong Bawaslu Provinsi papua dan kabupaten/kota intens melakukan tugas-tugas pencegahan dengan berkolaborasi bersama pihak terkait,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Papua, Hardin Halidin menyampaikan, berdasarkan hasil safari Bawaslu. Setiap pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, berkomitmen menjaga integritas PSU di Pilkada Papua.
Dalam upaya pencegahan pada tahapan masa tenang dan pungut hitung, pasca putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2024, Bawaslu mengingatkan para calon untuk tidak melakukan kampanye selama masa tenang, dan pungut hitung.
