JAYAPURA-Coffe Morning bertajuk “Upaya Pencegahan Terhadap Potensi Pelanggaran Dalam Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024” digelar di Cafe D’Sante, Kota Jayapura, Papua, Sabtu (2/12). Kegiatan ini dikoordinir oleh Ketua Bawaslu Provinsi Papua, Hardin Halidin, SH, dan dihadiri perwakilan instansi terkait.
Berbagai tokoh penting hadir dalam kegiatan tersebut, antara lain Direktur Intelkam Polda Papua, Kombes Pol Wawan Setiawan; Asintel DanLantamal X Jayapura, Kolonel (Mar) Umar Hidayat, Waasops Kasdam XVII Cenderawasih, Letkol Inf. Arif Situmeang, Dansatpom Lanud Silas Papare Jayapura, Mayor Pom Eko Setiawan.
Kabag Pengawasan Bawaslu Provinsi Papua, Maria Ibo, Koordinator Divisi Hukum dan Sengketa Bawaslu Provinsi Papua, Aritje Latuhamalo, Koordinator Devisi Pencegahan dan Humas Bawaslu Provinsi Papua, Yofrey Piryamta Kabalen, Plh. Kasat Pol PP Provinsi Papua, Ferry Baransano dan Kabid PKP Dinas Kominfo Provinsi Papua, M. A. Irianto.
Kabag Pengawasan Bawaslu Provinsi Papua, Maria Ibo menjelaskan bahwa tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menyatukan persepsi dan mendiskusikan langkah-langkah pencegahan potensi pelanggaran selama masa kampanye pemilihan umum 2024.
“Kegiatan ini dilakukan pada dasarnya sebagai wadah diskusi untuk bersama – sama mensukseskan kontestasi pemilu 2024, Bawaslu Provinsi Papua dalam rangka menyukseskan penyelenggaraan pengawasan pemilu tahun 2024 akan menyusun kelompok kerja dengan melibatkan lembaga lain,” tuturnya.
Dalam diskusi, dibahas pembentukan tiga kelompok kerja (Pokja) yang melibatkan instansi terkait, seperti TNI/Polri, Pemerintah Provinsi Papua, Kodam XVII Cenderawasih, Lantamal X Jayapura, dan Polda Papua. Ketiga Pokja tersebut bertugas mengawasi netralitas ASN, TNI/Polri, mengawasi isu-isu negatif di media sosial, serta mengawasi kampanye dan Alat Peraga Kampanye (APK).
Ketua Bawaslu Provinsi Papua, Hardin Halidin, SH, menekankan pentingnya kolaborasi dan koordinasi antarlembaga dalam menjaga tahapan pemilu agar berjalan dengan baik. Diskusi juga mencakup aspek hukum dan sanksi yang akan diterapkan terhadap pelanggaran pemilu. (tri)
