KARUBAGA – Pemerintah Kabupaten Tolikara kembali menyalurkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan paket sembako dari Kementerian Sosial Republik Indonesia kepada keluarga penerima manfaat (KPM). Penyerahan bantuan tahap II Tahun 2025 ini berlangsung di Aula Dinas Sosial Kabupaten Tolikara, Rabu (9/7).
Bupati Tolikara, Willem Wandik, S.Sos., dalam sambutannya menegaskan bahwa penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) PKH dan sembako merupakan upaya pemerintah untuk menjaga kestabilan konsumsi masyarakat, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
“Bantuan ini hadir untuk memastikan masyarakat tidak mengalami kekurangan pangan. Bukan hanya beras, gula, kopi, telur, tapi juga bahan pangan lokal seperti ubi, keladi, singkong, dan sayur-sayuran harus tersedia bagi masyarakat Tolikara,” ujar Bupati Wandik.
Bupati juga menekankan pentingnya ketepatan sasaran dalam penyaluran bantuan. Menurutnya, titik koordinat penyaluran harus sesuai dengan data nama-nama KPM agar tidak terjadi penyimpangan.
“Penyaluran BLT maupun bantuan lain seperti Dana Desa harus tepat sasaran dan sesuai dengan koordinat yang telah ditetapkan. Jika tidak sesuai, itu bisa menjadi indikasi penyalahgunaan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Bupati meminta adanya evaluasi terhadap kinerja para pendamping Dana Desa, TKSK, dan pendamping PKH. Ia menyoroti perlunya pengawasan dari seluruh elemen, termasuk aparat desa, kepala distrik, dan masyarakat agar bantuan benar-benar sampai kepada yang berhak.
KARUBAGA – Pemerintah Kabupaten Tolikara kembali menyalurkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan paket sembako dari Kementerian Sosial Republik Indonesia kepada keluarga penerima manfaat (KPM). Penyerahan bantuan tahap II Tahun 2025 ini berlangsung di Aula Dinas Sosial Kabupaten Tolikara, Rabu (9/7).
Bupati Tolikara, Willem Wandik, S.Sos., dalam sambutannya menegaskan bahwa penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) PKH dan sembako merupakan upaya pemerintah untuk menjaga kestabilan konsumsi masyarakat, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
“Bantuan ini hadir untuk memastikan masyarakat tidak mengalami kekurangan pangan. Bukan hanya beras, gula, kopi, telur, tapi juga bahan pangan lokal seperti ubi, keladi, singkong, dan sayur-sayuran harus tersedia bagi masyarakat Tolikara,” ujar Bupati Wandik.
Bupati juga menekankan pentingnya ketepatan sasaran dalam penyaluran bantuan. Menurutnya, titik koordinat penyaluran harus sesuai dengan data nama-nama KPM agar tidak terjadi penyimpangan.
“Penyaluran BLT maupun bantuan lain seperti Dana Desa harus tepat sasaran dan sesuai dengan koordinat yang telah ditetapkan. Jika tidak sesuai, itu bisa menjadi indikasi penyalahgunaan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Bupati meminta adanya evaluasi terhadap kinerja para pendamping Dana Desa, TKSK, dan pendamping PKH. Ia menyoroti perlunya pengawasan dari seluruh elemen, termasuk aparat desa, kepala distrik, dan masyarakat agar bantuan benar-benar sampai kepada yang berhak.
