JAYAPURA – Pemerintah Provinsi Papua mengajak pemerintah kabupaten/kota serta seluruh pihak untuk berkontribusi dalam upaya mencegah korupsi. Dengan kerjasama yang baik dari semua pihak, maka wilayah Papua bersih dari korupsi dapat terwujud.
Plt. Asisten II Setda Papua, Suzana Wanggai mengatakan, sejak tahun 2016 melalui Undang-Undang KPK. Upaya pencegahan korupsi di delapan area intervensi terus dilakukan. Provinsi Papua termasuk satu satu provinsi yang menjadi prioritas KPK.
“Kami menganggap pelaksanaan kegiatan in sangat penting sebagai wujud dan komitmen untuk melaksanakan upaya-upaya program pencegahan korupsi terintegrasi,” kata Suzana saat membuka Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi Wilayah Papua Tahun 2023 di Kota Jayapura, Kamis (11/5)
Suzana berharap, melalui rakor akan semakin memperkuat dan mempercepat program pencegah korupsi yang berpola dan terencana yang dilaksanakan di masing-masing pemda. Hal ini guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya di Papua.
“Rakor tersebut menghasilkan suatu komitmen dan dapat diimplemetasikan di seluruh daerah. Sebab pencegahan korupsi merupakan tanggungjawab semua pihak,” pungkasnya. (fia/gin)
JAYAPURA – Pemerintah Provinsi Papua mengajak pemerintah kabupaten/kota serta seluruh pihak untuk berkontribusi dalam upaya mencegah korupsi. Dengan kerjasama yang baik dari semua pihak, maka wilayah Papua bersih dari korupsi dapat terwujud.
Plt. Asisten II Setda Papua, Suzana Wanggai mengatakan, sejak tahun 2016 melalui Undang-Undang KPK. Upaya pencegahan korupsi di delapan area intervensi terus dilakukan. Provinsi Papua termasuk satu satu provinsi yang menjadi prioritas KPK.
“Kami menganggap pelaksanaan kegiatan in sangat penting sebagai wujud dan komitmen untuk melaksanakan upaya-upaya program pencegahan korupsi terintegrasi,” kata Suzana saat membuka Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi Wilayah Papua Tahun 2023 di Kota Jayapura, Kamis (11/5)
Suzana berharap, melalui rakor akan semakin memperkuat dan mempercepat program pencegah korupsi yang berpola dan terencana yang dilaksanakan di masing-masing pemda. Hal ini guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya di Papua.
“Rakor tersebut menghasilkan suatu komitmen dan dapat diimplemetasikan di seluruh daerah. Sebab pencegahan korupsi merupakan tanggungjawab semua pihak,” pungkasnya. (fia/gin)
