Wednesday, October 9, 2024
29.7 C
Jayapura
- Advertisement -spot_img

TAG

RAPAT

Rapat Paripurna Penutupan DPR RI Sahkan 10 Undang-Undang, Ini Rinciannya

"Tanpa terasa, masa bakti selama lima tahun telah kita jalani sejak tanggal 1 Oktober 2019 dan hari ini kita berada pada hari terakhir," kata Puan dalam Rapat Paripurna terakhir DPR periode 2019-2024 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/9).

Velix Usulkan 4 Program Strategis Dalam Rapat Bersama Presiden

Pada moment tersebut Pj Gubernur Papua Pegunungan Dr. Velix Vernando Wanggai S.IP, M.P.A mengusulkan 4 agenda strategis Papua dalam pelaksanaan rapat tersebut. Saat dialog dengan Presiden di rapat khusus ini, Pj Gubernur Papua Pegunungan Velix Wanggai, menyampaikan 4 agenda strategis kepada Presiden dan Wakil Presiden.

Rapat kerja dan Anggaran KPU Papua Pegunungan Tutup, Belajar Dari Pengalaman!

Tiga kabupaten yang mendapat penghargaan yakni Kabupaten Lani Jaya,  Kabupaten Yalimo dan Kabupaten Tolikara. Acara kemudian dilanjutkan dengan mendengarkan sambutan dari Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan, Daniel Jingga.

Tak Bisa Lagi Penanggulangan HIV/AIDS Gunakan Cara-cara Konvensional

Masalah penularan HIV/AIDS di Kota Jayapura belakangan ini sudah menjadi perhatian serius dari pemerintah kota Jayapura.  Karena itu dengan melihat data kasus yang terjadi belakangan ini Pemerintah Kota Jayapura segera menggelar rapat kerja daerah yang khusus membahas mengenai penanganan HIV/AIDS di kota Jayapura.

Usai Terima LKPJ, Dewan akan Cek ke Lapangan

"Kita akan bedah materi LKPJ TA 2023 yang telah kami terima nanti dengan tim ahli dewan. Selanjutnya kita akan cek turun ke lapangan dengan masing- masing Komisi DPRD Kabupaten Jayapura, apakah materi LKPJ TA 2023 yang kita terima sama tidak di lapangan dengan apa yang sudah dikatakan Pj Bupati Jayapura dalam pidato rapat paripurna tersebut,"ungkapnya, Rabu (24/4) kemarin.

Pemprov Ajak Kabupaten/kota Berkontribusi Dalam Mencegah Korupsi

Plt. Asisten II Setda Papua, Suzana Wanggai mengatakan, sejak tahun 2016 melalui Undang-Undang KPK. Upaya pencegahan korupsi di delapan area intervensi terus dilakukan. Provinsi Papua termasuk satu satu provinsi yang menjadi prioritas KPK.

Latest news

- Advertisement -spot_img