JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut secara menyeluruh kasus dugaan suap pengurangan nilai pajak yang menyeret pegawai Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara di bawah Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Abdullah menilai, kasus korupsi yang kembali terjadi di sektor perpajakan menunjukkan adanya persoalan serius dalam sistem pengawasan, serta integritas aparatur pajak. Menurutnya, praktik serupa yang terus berulang menjadi bukti bahwa pembenahan mendasar belum dilakukan secara optimal.
Ia menegaskan, pengungkapan kasus ini harus dijadikan momentum penting untuk melakukan pembersihan secara menyeluruh di lingkungan kantor pajak.
“Kasus suap dan korupsi pegawai pajak ini sangat menyakitkan dan merugikan masyarakat. Pajak merupakan tulang punggung keuangan negara, tetapi justru disalahgunakan oleh oknum yang seharusnya menjaga penerimaan negara,” kata Abdullah kepada wartawan, Rabu (14/1).
Menurutnya, praktik korupsi di sektor pajak semakin sulit ditoleransi, mengingat pegawai pajak selama ini telah menerima fasilitas serta penghasilan yang relatif lebih tinggi dibandingkan banyak aparatur negara lainnya. Namun, besarnya gaji tersebut ternyata belum mampu mencegah sebagian oknum melakukan penyimpangan.
“Dengan penghasilan yang sudah cukup besar, seharusnya tidak ada alasan untuk melakukan korupsi. Kenyataan bahwa praktik ini masih terjadi menandakan lemahnya integritas dan pengawasan internal,” tegasnya.
JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut secara menyeluruh kasus dugaan suap pengurangan nilai pajak yang menyeret pegawai Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara di bawah Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Abdullah menilai, kasus korupsi yang kembali terjadi di sektor perpajakan menunjukkan adanya persoalan serius dalam sistem pengawasan, serta integritas aparatur pajak. Menurutnya, praktik serupa yang terus berulang menjadi bukti bahwa pembenahan mendasar belum dilakukan secara optimal.
Ia menegaskan, pengungkapan kasus ini harus dijadikan momentum penting untuk melakukan pembersihan secara menyeluruh di lingkungan kantor pajak.
“Kasus suap dan korupsi pegawai pajak ini sangat menyakitkan dan merugikan masyarakat. Pajak merupakan tulang punggung keuangan negara, tetapi justru disalahgunakan oleh oknum yang seharusnya menjaga penerimaan negara,” kata Abdullah kepada wartawan, Rabu (14/1).
Menurutnya, praktik korupsi di sektor pajak semakin sulit ditoleransi, mengingat pegawai pajak selama ini telah menerima fasilitas serta penghasilan yang relatif lebih tinggi dibandingkan banyak aparatur negara lainnya. Namun, besarnya gaji tersebut ternyata belum mampu mencegah sebagian oknum melakukan penyimpangan.
“Dengan penghasilan yang sudah cukup besar, seharusnya tidak ada alasan untuk melakukan korupsi. Kenyataan bahwa praktik ini masih terjadi menandakan lemahnya integritas dan pengawasan internal,” tegasnya.
