Sementara Peneliti dan Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Univestitas Gajah Mana Elan Satriawan mengatakan, tidak bisa dipungkiri bahwa bansos merupakan salah satu instrumen penanggulangan kemiskinan. “Namun, sifatnya hanya sebagai jaring penahanan. Bukan instrument yang bisa meningkatkan perekonomian atau bounce,” paparnya.
Menurutnya, sebenarnya sudah ada instrument yang bisa meningkatkan perekonomian dengan meningkatkan produktivitas.”ini tugas semua kementerian seharusnya,” ujarnya.
Bila melihat kembaga Undang-Undang Dasar 1945 khususnya frasa melindungi segenap bangsa Indonesia. Maka, seharusnya bansos dipandang sebagai amanat UUD. “Yang sifatnya kewajiban setiap pemimpin yang ditetapkan founding father. Bukan sebagai charity,” jelasnya.
Maka, seharusnya memang bansos dilembagakan. Sekaligus dibedakan pemberinya, dibedakan antara pembuat kebijakan dengan lembaga implementasinya. “Kalau di Australia itu ada Center Link, yang bertugas memberikan bantuan ke masyarakat. Bukan presidennya,” ujarnya.
Di sela menerima komunitas Gerakan Nurani Bangsa (GNB) di Jakarta kemarin (7/2), Jusuf Kalla (JK) menyampaikan beberapa hal. Diantaranya soal penyaluran bansos, yang ditengarai untuk mencari dukungan masyarakat. Secara khusus dia mengkritik bansos, yang belakangan disalurkan oleh Presiden Jokowi.
JK menilai, Presiden Jokowi yang turun langsung membagikan bansos masuk kategori melanggar aturan. “Membagikan bansos di tempat umum merupakan hal yang melanggar aturan,” katanya.
Mantan pendamping Jokowi itu mengatakan, penyaluran bansos terikat dengan regulasi khusus. Yaitu harus disalurkan tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu. Sedangkan yang dilakukan Jokowi dengan membagikan bansos dk pinggir jalan, itu bersifat random atau acak.
“Memberikan bansos dalam keadaan rakyat susah itu benar. Tapi caranya bukan dikasih di pinggir jalan, di pasar, atau di tempat umum,” jelasnya. JK menegaskan sejak dahulu, pencairan bansos terikat dengan data sasaran penerima. Teknis penyaluran bansos, lebih efektif secara non tunai. Kalaupun diberikan secara fisik, bansos bisa disalurkan oleh kepala desa, lirah, atau camat.
Mantan Ketua Umum Golkar itu juga mengatakan waktu penyaluran bansos sudah ada patokannya. Sementara yang muncul saat ini, gelontoran bansos dimaksimalkan menjelang coblosan Pilpres atau Pemilu. JK menilai pencairan bansos yang dikebut sebelum pemilu itu, kental muatan politis. Dia mempertanyakan kenapa penyaluran bansos dikebut sebelum 14 Februari. “Kenapa kok tidak tanggal 20 Februari saja,” katanya.
Sementara itu terkait pertemuan dengan GNB, JK mengatakan membahas banyak hal. Dalam silaturahmi itu, diantaranya membahas soal netralitas aparatur dalam Pemilu 2024. JK mengatakan aparatur negara, khususnya TNI, Polri, dan kepala desa harus netral dalam menyambut Pemilu 2024. Para aparatur tersebut diminta tidak melakukan aksi kecurangan.
“Kita dukung aparat negara, polisi, tentara kepala desa agar kembali ke hati nuraninya,” katanya. JK menekankan, para aparatur itu jangan coba-coba mencuri hati nurani rakyat. Karena suara ini dari hati nuraninya.
Lebih lanjut, di sisa masa kampanye ini, JK mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga pemilu dari kecurangan. Sehingga hasil dari proses penyelenggaraan pemilu ini bisa diterima oleh semua pihak.
Bagi JK, dengan pemilu yang bersih dapat memilih pemimpin yg bersih. Sebaliknya jika prosesnya salah, maka pemimpin yang dipilih juga salah. “Jadi kita lakukan proses yang bersih untuk sekarang dan masa akan datang,” tandasnya.
Sejumlah tokoh GNB hadir bertemu dengan JK di kediamannya di Jl Brawijaya, Jakarta Selatan. Diantaranya adalah istri presiden keempat RI KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Sinta Nuriyah Abdurrahman beserta putrinya Alissa Qotrunnada Munawaroh Wahid.
Selanjutnya ada Uskup Agung Jakarta Kardinal Mgr Ignatius Suharyo, Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI) Pendeta Gomar Gultom, mantan dubes Makarim Wibisono, dan rektor Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) Komarudin Hidayat.
“Kami berdialog sangat seru di dalam,” kata Alissa. Dia mengatakan isi pertemuan sama persis yang disampaikan JK. Yaitu bersama-sama sekuat tenaga mendorong pemilu bersih.
