KPU-Bawaslu Butuh Kepastian Anggaran Pemilu
JAKARTA-Suksesi kepemimpinan di tubuh penyelenggara pemilu berjalan sesuai jadwal. Rencananya, Presiden Joko Widodo melantik komisioner Komisi Pemilu Umum (KPU) RI dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI di Istana Negara, Jakarta, besok (12/4).
Kepastian itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD. ”Saya sampaikan bahwa pada hari Selasa tanggal 12 April 2022, presiden akan melantik anggota KPU dan Bawaslu yang telah dipilih,” ujarnya.
Mahfud menambahkan, pelantikan tersebut menjadi bukti bahwa pemerintah fokus menyiapkan Pemilu 2024. Sekaligus menampik spekulasi terkait penundaan pemilu. Mantan ketua MK itu juga menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mengintervensi pelaksanaan pemilu serentak tersebut. ”Kepada KPU dan Bawaslu, diharapkan terus bekerja menyiapkan pemilu sesuai dengan ketentuan konstitusi dan Undang-Undang Pemilu,” tambah dia.
Direktur Kata Rakyat Alwan Ola Riantoby menyatakan, dilantiknya komisioner baru akan menjadi babak baru. Meski demikian, dia menilai pelantikan tidak bisa dijadikan indikator wacana penundaan pemilu telah berakhir. Apalagi, manuver politik masih dilakukan.
Alwan menuturkan, bukti keseriusan pemerintah menolak penundaan pemilu harus lebih konkret. Misalnya dengan segera memberikan kepastian anggaran. ”PKPU harus segera diterbitkan. Kepastian anggaran harus dipastikan,” ujarnya dalam diskusi kemarin.
Jika anggaran disepakati dan tahapan dimulai, baru itu merupakan harapan. Karena itu, Alwan mendorong pemerintah bersama DPR segera melakukan rapat dengar pendapat membahas dua hal krusial tersebut.
Terkait komisioner baru, Alwan mengakui bahwa komisioner yang terpilih cukup berpengalaman. Namun, dia berharap mereka dapat menjaga independensi sebagai penyelenggara. Karena kompleksitas pemilu, Alwan juga mendesak KPU-Bawaslu bisa bekerja kolaboratif. ”Tidak ada lagi seperti Tom and Jerry,” tuturnya.
Analis politik Exposit Strategic Arif Susanto menjelaskan, ada dua tantangan besar yang harus diselesaikan komisioner baru. Yang pertama adalah independensi. Dia mengingatkan, tarik-menarik kepentingan di 2024 akan kencang.
Karena itu, penyelenggara harus memastikan diri tetap berdiri di jalur independen. Sebaliknya, jika penyelenggara partisan, konsekuensinya besar. Bukan hanya legitimasi pada penyelenggara hancur, hasil pemilu juga tidak dipercaya. ”Jangan main-main dengan independensi penyelenggara,” tegasnya.
Arif juga menekankan agar KPU dan Bawaslu bisa mengupayakan pemilu yang lebih berkualitas. Sebab, sudah lima kali pemilu di masa reformasi digelar, tapi tidak berkontribusi pada perbaikan demokrasi. ”Orang yang dihasilkan pemilu luber dan jurdil justru banyak berakhir di penjara KPK,” pungkasnya. (far/syn/c9/bay/JPG)
