Wapres Gibran Sebut Usulan Jusuf Kalla Tak Sejalan dengan Arahan Presiden

JAKARTA – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka merespons permintaan Wapres ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK) terkait usulan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Gibran menegaskan, usulan tersebut tidak sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Ia menyatakan, pemerintah sangat menghargai masukan yang disampaikan JK terkait usulan untuk menaikkan harga BBM di tengah ketidakpastian global.

“Namun, mohon maaf hal tersebut tidak sejalan dengan arahan Bapak Presiden Prabowo yang secara jelas dan tegas telah memerintahkan jajarannya untuk menjaga stabilitas harga BBM bersubsidi agar tetap terjangkau oleh masyarakat kecil,” kata Gibran dalam keterangan tertulis, Kamis (9/4).

Gibran menyatakan, agenda pemerintah saat ini bertekad untuk melakukan efisiensi dan refocusing anggaran. Hal itu penting untuk melindungi masyarakat lapisan bawah agar tidak terbebani efek berantai dari kenaikan harga BBM, seperti kenaikan harga bahan pokok, biaya transportasi, dan lain-lain. Selain itu, pemerintah juga menggalakkan akselerasi transisi menuju penggunaan kendaraan listrik dan energi terbarukan juga terus didorong.

Baca Juga :  Bahlil Pastikan Stok BBM Subsidi Aman

JAKARTA – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka merespons permintaan Wapres ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK) terkait usulan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Gibran menegaskan, usulan tersebut tidak sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Ia menyatakan, pemerintah sangat menghargai masukan yang disampaikan JK terkait usulan untuk menaikkan harga BBM di tengah ketidakpastian global.

“Namun, mohon maaf hal tersebut tidak sejalan dengan arahan Bapak Presiden Prabowo yang secara jelas dan tegas telah memerintahkan jajarannya untuk menjaga stabilitas harga BBM bersubsidi agar tetap terjangkau oleh masyarakat kecil,” kata Gibran dalam keterangan tertulis, Kamis (9/4).

Gibran menyatakan, agenda pemerintah saat ini bertekad untuk melakukan efisiensi dan refocusing anggaran. Hal itu penting untuk melindungi masyarakat lapisan bawah agar tidak terbebani efek berantai dari kenaikan harga BBM, seperti kenaikan harga bahan pokok, biaya transportasi, dan lain-lain. Selain itu, pemerintah juga menggalakkan akselerasi transisi menuju penggunaan kendaraan listrik dan energi terbarukan juga terus didorong.

Baca Juga :  KNPI Harus Solid Untuk Beri Kontribusi Nyata

Berita Terbaru

Artikel Lainnya