Koalisi Besar Berpeluang Terwujud, PDIP Tak Hadir
JAKARTA – Kans terbentuknya koalisi besar kian menguat. Sinyal itu ditunjukkan dengan pertemuan partai-partai dari Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Tak hanya itu, pertemuan itu juga diikuti Presiden Joko Widodo.
Pertemuan yang digelar di Kantor DPP PAN, Jakarta itu dihadiri langsung oleh para Ketua Umum (Ketum). Yakni Ketum Golkar Airlangga Hartarto, Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Ketum Gerindra Prabowo Subianto, Ketum PPP Mardiono, dan tuan rumah Ketum PAN Zulkifli Hasan.
Ditemui usai pertemuan, para ketum belum memberikan kepastian soal rencana pembentukan koalisi besar. Namun semuanya tidak menyampaikan bantahan atas rencana itu.
Ketum Gerindra Prabowo Subianto mengatakan, pertemuan dua koalisi dengan presiden banyak membahas komitmen kebangsaan. Tujuannya untuk menjamin kelangsungan pembangunan.
Kaitannya dengan hal itu, kata Prabowo, semua Ketum punya frekuensi yang sama. “Ada kecocokan,” kata sosok yang juga menjabat Menteri Pertahanan itu.
Namun apakah kecocokan pandangan itu akan diikat dalam koalisi besar, Prabowo belum bisa membeberkan. Baginya, kans itu harus dilihat prosesnya ke depan. “Yang pasti akan intens,” imbuhnya.
Ketum PAN Zulkifli Hasan menambahkan, pertemuan kemarin baru awal untuk mencari kesamaan komitmen. Baginya, itu penting untuk bersama-sama menghadapi tantangan global yang tidak mudah.
Soal kans koalisi besar, Zul tidak menutup potensi. Dia menyebut ke?depan, masih akan ada pertemuan lain. “Tentu akan ada lanjutan, diskusi mengenai koalisi besar, capresnya bagaimana, itu perjalanan, ada waktunya,” tuturnya.
Ketum Golkar Airlangga Hartarto menerangkan, keberlanjutan pembangunan dan juga ide koalisi besar itu penting. Sebab tantangan yang dihadapi juga besar.
Airlangga menilai, potensi KIB dan KKIR bergabung sangat mungkin. Apalagi, secara politik semua partainya berada di gerbong yang sama sebagai pendukung pemerintah. “Gerbong inilah yang siap untuk melanjutkan program secara lebih cepat,” ujarnya.
Sementara itu, Presiden Joko Widodo memberi sinyal dukungan. Saat ditanya, dia menilai KIB dan KKIR cocok jika berjalan bersama. “Cocok. Saya hanya bilang cocok. Terserah kepada ketua-ketua partai atau gabungan ketua partai,” jelasnya.
Dalam kesempatan kemarin, Presiden menegaskan dirinya tidak ikut campur dalam urusan Pilpres dengan segala koalisinya. Baginya, urusan usung mengusung calon merupakan kewenangan partai politik.
Saat ini, lanjut Jokowi, dirinya memposisikan diri sebagai pihak yang memberi masukan, bukan menyampaikan perintah. Jika diminta tanggapan, maka dia siap memberikan pendapatnya. “Kalau gak ditanya, saya diem-diem aja,” imbuhnya.
Karenanya, dia juga mengklarifikasi isu yang menyebut Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) berada di bawah instruksinya. Dia menegaskan KIB terbentuk karena kesepakatan para ketua umum partai.
“(Kemudian) Baru datang ke saya Pak mohon restu ya. Saya ditanya gitu-gitu itu, ya saya restui. Sebetulnya hanya-hanya gitu aja,” kata Jokowi. Pola yang sama juga terjadi di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya yang digagas Gerindra dan PKB.
PDIP Absen
Sementara itu, meski bertajuk silaturahmi pendukung pemerintah, PDIP absen. Hal itu memantik spekulasi renggangnya hubungan PDIP dan Jokowi.
Tapi, anggapan itu dibantah para Ketum. Selaku tuan rumah, Ketum PAN Zulhas membantah jika PDIP tidak dilibatkan. Bahkan Zulhas menyebut, bukan hanya PDIP, Nasdem juga diundang.
Hanya saja, baik Megawati maupun Surya Paloh sama-sama tidak dapat hadir. “Bu Megawati dan Bang Surya Paloh ke luar negeri,” ujarnya.
Dalam kesempatan selanjutnya, Zulhas memyebut bukan tidak mungkin keduanya akan hadir. “Iya, proses kan masih panjang ya,” ungkapnya.
Untuk diketahui, PDIP merupakan satu-satunya partai yang bisa mengusung calon presiden tanpa berkoalisi. Sebab perolehan kursi PDIP di DPR RI sudah melampauai presidential threshold 20 persen. (far)
