NABIRE-Bersamaan dengan agenda sidang paripurna DPR RI di Jakarta yang membahas pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) di Provinsi Papua, Kamis (30/6) kemarin, Pemkab Nabire menggelar Coffee Morning di Guess House Pemkab Nabire.
Coffee morning jajaran Forkompimda ini juga dihadiri oleh sejumlah tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan, dan sejumlah perwakilan paguyuban di Nabire.
Coffee Morning yang dipandu Plt. Sekda Nabire, Herman Kayame, ST, MT dihadiri Bupati Nabire Mesak Magai, S.Sos, M.Si, Kapolres Nabire, AKBP. I Ketut Suarnaya, SIK, SH., Dandim 1705/Nabire Letkol Inf. Anjuanda Pardosi, pimpinan DPRD, perwakilan Kejaksaan Negeri Nabire, dan Pengadilan Negeri Nabire.
Usai sambutan dari masing-masing pejabat Forkompinda, coffee morning ini juga diwarnai dengan sesi tanya jawab. Sejumlah perwakilan dari masing-masing elemen masyarakat yang hadir, menyampaikan tanggapan, saran dan masukan terkait dengan pembentukan DOB Provinsi Papua Tengah, dengan ibukota di Kabupaten Nabire.
Pada umumnya, para peserta coffee morning ini sepakat untuk menerima pembentukan Provinsi Papua Tengah. Meski menerima, namun beberapa tokoh adat, dan tokoh lainnya memberikan masukan kepada pemerintah. Terutama menyangkut perhatian dan keberpihakan kepada OAP (Orang Asli Papua). Termasuk sejumlah fasilitas pendukung untuk terbentuknya Provinsi Papua Tengah, baik rumah sakit, perguruan tinggi, kotamadya dan kebutuhan lainnya.
Secara khusus, dari Dewan Adat yang membawahi enam suku di wilayah pesisir berharap agar Bupati Mesak Magai, melakukan pertemuan khusus dengan para kepala suku ini. Terlebih bahwa tanah adat di Nabire ini yang akan dijadikan sebagai ibukota Provinsi Papua Tengah. Diharapkan bahwa Provinsi Papua Tengah ini ke depan bisa dibangun dalam tatanan adat yang ada di wilayah Meepago.
“Pembentukan Provinsi Papua Tengah ini, ibarat nasi yang sudah ada di meja, tinggal makan. Mari kita terima dan syukuri,”ujar tokoh perempuan Magdalena Aronggear yang hadir dalam coffee morning.
Menanggapi sejumlah masukan dari elemen masyarakat yang hadir, Bupati Mesak Magai menyatakan bahwa Otsus diberikan kepada Papua, dimana di tingkat kabupaten/kota ada sub Otsus. Artinya ada kebijakan Otsus yang diterjemahkan di tingkat kabupaten, termasuk di Nabire.
“Di Nabire sendiri sudah ada beberapa kebijakan yang berpihak pada orang asli Papua. Dimana dalam kepemimpinan saya, ada 10 orang pejabat dari Meepago, dimana 6 dari pesisir dan 4 lainnya dari pegunungan,”tuturnya.
Begitu juga peningkatan kualitas sumber daya manusia, Pemkab Nabire memberikan beasiswa yang diprioritaskan dari OAP dari 15 distrik yang ada. Pemkab juga mendorong untuk penerimaan polisi Noken dengan seleksi di Polres Nabire.
“Porsinya memang terbatas, sehingga tidak semua bisa terakomodir. Oleh karena itu, saya harap orang Papua tidak hanya ingin jadi ASN saja, tapi juga bisa membuka usaha, berkebun, buka bengkel dan usaha mandiri lainnya, agar bisa bersaing dengan saudara lain,” pintanya.
Lebih lanjut Bupati Mesak Magai mengatakan bahwa coffee morning ini, merupakan momen bahagia untuk menyambut pembentukan DOB Provinsi Papua Tengah, dimana membuka hati untuk mengetahui isi hati masing-masing elemen masyarakat yang hadir. “Selama kita hidup, harus berbuat yang bearti bagi orang banyak, pembentukan DOB ini akan menjadi sejarah, yang anak cucu kita ke depan yang menikmati,”tuturnya.
Terkait dengan mahasiswa yang demo menolak DOB, menurut Bupati Mesak Magai, belum semua mahasiswa ini memahami pembentukan DOB. Kenyataannya, meski melakukan aksi demo tolak DOB dan Otsus, sebagian juga masih minta beasiswa dari dana Otsus. Begitu juga saat ditanya setelah lulus, mereka juga banyak minta ditempatkan sebagai honorer dulu. “Pembentukan DOB ini sebenarnya memberi peluang orang asli Papua untuk menjadi tuan di tanahnya sendiri,” tegas Bupati Mesak Magai.
Oleh karena itu, OAP harus belajar dan berkarya dengan baik, supaya mampu bersaing. Bupati Mesak Magai tak ingin, OAP terutama dari 6 suku di wilayah pesisir dan 3 suku di pegunungan wilayah Meepago, tersisih seperti masyarakat Betawi di Jakarta, maupun suku Aborgin di Australia.
Di akhir kegiatan coffee morning yang berlangsung dari pagi hingga pukul 13.00 WIT itu, Plt Sekda Nabire Herman Kayame, ST, MT yang menjadi moderator menyampaikan beberapa kesimpulan. Pertama, adalah semua komponen masyarakat di Nabire sepakat menerima DOB Provinsi Papua tengah yang sudah diperjuangkan sejak tahun 2001, dengan ditetapkan RUU pembentukan Provinsi Papua Tengah oleh DPR RI dalam sidang paripurna, kemarin.
Kedua, adanya prioritas perhatian kepada Orang Asli Papua dalam penerimaan CPNS, dimana 80 persen adalah OAP dan 20 persen non OAP. Hal ini dimaksudkan agar orang asli Papua bisa menjadi tuan di negeri sendiri, termasuk di Provinsi Papua Tengah.
Ketiga, akan dilakukan pendataan terhadap OAP melalui sistem informasi orang Papua, dimana pendataan dilakukan sampai di kampung-kampung, supaya dana Otsus ini benar-benar tepat sasaran bagi OAP.
Diharapkan dukungan semua paguyuban yang ada untuk memberikan kesempatan bagi orang asli Papua duduk di lembaga pemerintah, DPRD, DPR Papua Tengah maupuan Majelis Rakyat Papua Tengah yang nantinya akan dibentuk.
“Dengan diterimanya DOB oleh semua elemen masyarakat ini, diharapkan tidak hanya berpikir untuk menjadi ASN saja. Banyak lahan yang bisa dikelola untuk berkebun, beternak dan usaha lainnya. Supaya dari Nabire ini ada sayur, daging dan komoditas lainnya yang bisa dijual keluar,”pungkasnya. (tri/nat)
