Direktur Utama PT. Air Minum Jayapura sebagai inisiator proyek pekerjaan, yang dibiayai sepenuhnya oleh Pemerintah Provinsi Papua berharap ada titik temu antara masyarakat adat dengan Pemerintah Provinsi Papua, agar bisa menemukan solusi terbaik dan segera melayani kebutuhan air bersih bagi masyarakat di Kota Jayapura.
Diakui, sebelumnya, PT. AMJ juga telah melakukan konsultasi dengan Penjabat Walikota Jayapura, dan saat itu yang pertama melakukan tuntutan adalah suku Hababuk. Rapat pada 23 dan 24 Desember 2024, namun dalam perkembangannya ada 4 suku lain yang menuntut dan klaim kepemilikan jalur pipa dan lokasi sumber air.
“Kami berharap para ondoafi dan tokoh adat dapat mendukung pembangunan SPAM demi kelancaran pelayanan di masyarakat. Kami selaku perencana dan pemohon terhadap proyek intake Siborgonyi juga khawatir atas pemalangan tersebut, jangan sampai berdampak pada pembatalan dan pengalihan pekerjaan fisik oleh Dinas Pekerjaan Umum ke daerah lain,” katanya.
Jika intake Siborgonyi ini tidak mampu direalisasikan, lanjut Direktur Utama, maka PTAM Jayapura untuk 5 tahun ke depan akan sulit mengoptimalkan pelayanan, karena dari 23 intake dan 12 aliran sungai dengan kapasitas 925 liter per detik akan mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan air masyarakat di Kota Jayapura. Kapasitas yang mampu dimanfaatkan di intake Siborgonyi 100 liter per detik. (dil/tri)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos