Sunday, November 24, 2024
25.7 C
Jayapura

Hasil Musrenbang Kota, ada 837 Usulan Kegiatan dengan Dana Rp 823,5 M Lebih

JAYAPURA-Usulan masyarakat lewat musrembang distrik dan reses DPRD telah diverifikasi dan dikompilasi dengan program dan kegiatan OPD menjadi rencana kerja organisasi perangkat daerah tahun 2023 yang menjadi materi RKPD Tahun 2023. Hal ini seiring dengan berakhirnya musrembang yang telah dilakukan selama 4 hari.

   “Musrembang tingkat kota telah kita lewati, itu berarti kita telah menyelaraskan hasil musrembang distrik dan reses DPRD ke dalam Renja OPD, juga mempertajam indikator dan target kinerja program sesuai tupoksi OPD, serta penyelarasan program dan kegiatan antar OPD,” ujar Sekda Kota Jayapura, Dr. Frans Pekey, M.Si yang mewakili Walikota Jayapura, Drs. Benhur Tomi Mano

   Hal ini dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan prioritas pembangunan daerah. “Meskipun kapasitas fiskal daerah sangat terbatas, namun tetap konsisten  pada pencapaian target indikator kinerja prioritas pembangunan dalam RPD Tahun 2023 hingga 2026,” ujarnya pada acara penutupan musrenbang tingkat kota.

Baca Juga :  Mayat Bertato di Perairan Jayapura

   Kendati telah banyak capaian kinerja di tatanan Pemkot Jayapura, namun menurut Sekda, laporan akuntabilitas kinerja pemerintah kota saat ini masih pada posisi CC. “Karena ketika diselaraskan dengan RPJMD dan Renstra OPD masih ada inkonsisten, sehingga tidak bisa diukur indikator capaian. Serta tidak ada manfaat berkelanjutan yang diterima masyarakat dari program tersebut,” ujarnya Jumat (25/3).

  Hal ini sangat memprihatinkan sehingga diharapkan usulan pada Musrembang kali ini memberi hasil yang lebih baik. “Ukuran yang terangkum usai pembahasan sebanyak 837 usulan kegiatan dengan perkiraan jumlah biaya Rp 823.542.053.898,” ujarnya.

  Jika dibandingkan dengan total laba pembangunan tahun 2022 sebesar Rp 506.339.593.056, maka masih ada kelebihan program serta pagu dana yang harus dirasionalisasi. “Nantinya akan ada jadwal khusus lagi untuk membahas dan merasionalkan kembali semua usulan dengan tetap memperhatikan usulan masyarakat melalui hasil musrembang distrik dan reses DPRD Kota yang sesuai dengan tujuan dan sasaran RPD Tahun 2023 sekaligus sinkronisasi dengan dokumen RPD 2023-2026,” ujarnya.

Baca Juga :  Tetap Wajib Pakai Masker,  Vaksinasi Terus Dilakukan

  Dengan berakhirnya Musrembang yang diadakan selama 4 hari, pihaknya berharap kedepannya bisa lebih banyak masyarakat yang dilibatkan dalam menyusun rencana melalui musrembang tingkat kelurahan dan distrik. “Jangan berhenti sampai di sini saja, tapi hendaknya pelibatan masyarakat dapat terus digalakkan agar partisipasi masyarakat dari tahun ke tahun dapat terus meningkat,” ujarnya. (Rhy/tri)

JAYAPURA-Usulan masyarakat lewat musrembang distrik dan reses DPRD telah diverifikasi dan dikompilasi dengan program dan kegiatan OPD menjadi rencana kerja organisasi perangkat daerah tahun 2023 yang menjadi materi RKPD Tahun 2023. Hal ini seiring dengan berakhirnya musrembang yang telah dilakukan selama 4 hari.

   “Musrembang tingkat kota telah kita lewati, itu berarti kita telah menyelaraskan hasil musrembang distrik dan reses DPRD ke dalam Renja OPD, juga mempertajam indikator dan target kinerja program sesuai tupoksi OPD, serta penyelarasan program dan kegiatan antar OPD,” ujar Sekda Kota Jayapura, Dr. Frans Pekey, M.Si yang mewakili Walikota Jayapura, Drs. Benhur Tomi Mano

   Hal ini dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan prioritas pembangunan daerah. “Meskipun kapasitas fiskal daerah sangat terbatas, namun tetap konsisten  pada pencapaian target indikator kinerja prioritas pembangunan dalam RPD Tahun 2023 hingga 2026,” ujarnya pada acara penutupan musrenbang tingkat kota.

Baca Juga :  Tahun ini Pemkot Targetkan 47 kali Gelar Pasar Murah

   Kendati telah banyak capaian kinerja di tatanan Pemkot Jayapura, namun menurut Sekda, laporan akuntabilitas kinerja pemerintah kota saat ini masih pada posisi CC. “Karena ketika diselaraskan dengan RPJMD dan Renstra OPD masih ada inkonsisten, sehingga tidak bisa diukur indikator capaian. Serta tidak ada manfaat berkelanjutan yang diterima masyarakat dari program tersebut,” ujarnya Jumat (25/3).

  Hal ini sangat memprihatinkan sehingga diharapkan usulan pada Musrembang kali ini memberi hasil yang lebih baik. “Ukuran yang terangkum usai pembahasan sebanyak 837 usulan kegiatan dengan perkiraan jumlah biaya Rp 823.542.053.898,” ujarnya.

  Jika dibandingkan dengan total laba pembangunan tahun 2022 sebesar Rp 506.339.593.056, maka masih ada kelebihan program serta pagu dana yang harus dirasionalisasi. “Nantinya akan ada jadwal khusus lagi untuk membahas dan merasionalkan kembali semua usulan dengan tetap memperhatikan usulan masyarakat melalui hasil musrembang distrik dan reses DPRD Kota yang sesuai dengan tujuan dan sasaran RPD Tahun 2023 sekaligus sinkronisasi dengan dokumen RPD 2023-2026,” ujarnya.

Baca Juga :  Penyusunan Raperdasi Pertambangan Rakyat Diminta Dipercepat

  Dengan berakhirnya Musrembang yang diadakan selama 4 hari, pihaknya berharap kedepannya bisa lebih banyak masyarakat yang dilibatkan dalam menyusun rencana melalui musrembang tingkat kelurahan dan distrik. “Jangan berhenti sampai di sini saja, tapi hendaknya pelibatan masyarakat dapat terus digalakkan agar partisipasi masyarakat dari tahun ke tahun dapat terus meningkat,” ujarnya. (Rhy/tri)

Berita Terbaru

Artikel Lainnya