JAYAPURA– Gubernur Papua Mathius Fakhiri mulai prioritaskan penataan ulang layanan kesehatan sehingga temuan kasus dalam pelayanan kesehatan tidak terjadi kembali.
“Pada Senin (17/11) saya mendapatkan informasi adanya kematian ibu hamil dan bayinya asal Kampung Hobong, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua, akibat dugaan kelalaian sejumlah rumah sakit di Kabupaten dan Kota Jayapura,” kata Fakhiri di Jayapura, Sabtu 22/11).
Pihaknya menilai kasus tersebut menjadi peringatan keras bagi pemerintah daerah (pemda) untuk memperbaiki sistem layanan kesehatan secara menyeluruh.
“Karena tragedi itu mencerminkan persoalan mendasar yang selama ini terjadi, mulai dari lemahnya pengawasan, kerusakan peralatan medis, hingga budaya pelayanan yang tidak mengutamakan keselamatan pasien,” ujarnya.
Untuk itu pihaknya memastikan seluruh direktur rumah sakit yang berada di bawah kewenangan pemerintah provinsi akan dievaluasi.
“Kami akan mengambil langkah tegas agar kasus seperti ini tidak terulang dan hal ini juga telah dilaporkan kondisi tersebut kepada Menteri Kesehatan dan meminta dukungan pemerintah pusat mempercepat perbaikan sarana, tata kelola, serta standar pelayanan medis di Papua,” katanya.
JAYAPURA– Gubernur Papua Mathius Fakhiri mulai prioritaskan penataan ulang layanan kesehatan sehingga temuan kasus dalam pelayanan kesehatan tidak terjadi kembali.
“Pada Senin (17/11) saya mendapatkan informasi adanya kematian ibu hamil dan bayinya asal Kampung Hobong, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua, akibat dugaan kelalaian sejumlah rumah sakit di Kabupaten dan Kota Jayapura,” kata Fakhiri di Jayapura, Sabtu 22/11).
Pihaknya menilai kasus tersebut menjadi peringatan keras bagi pemerintah daerah (pemda) untuk memperbaiki sistem layanan kesehatan secara menyeluruh.
“Karena tragedi itu mencerminkan persoalan mendasar yang selama ini terjadi, mulai dari lemahnya pengawasan, kerusakan peralatan medis, hingga budaya pelayanan yang tidak mengutamakan keselamatan pasien,” ujarnya.
Untuk itu pihaknya memastikan seluruh direktur rumah sakit yang berada di bawah kewenangan pemerintah provinsi akan dievaluasi.
“Kami akan mengambil langkah tegas agar kasus seperti ini tidak terulang dan hal ini juga telah dilaporkan kondisi tersebut kepada Menteri Kesehatan dan meminta dukungan pemerintah pusat mempercepat perbaikan sarana, tata kelola, serta standar pelayanan medis di Papua,” katanya.
