Monday, February 24, 2025
24.7 C
Jayapura

Dorong Percepatan MBG di Papua, SPPG Dikumpulkan

  Sementara untuk Distrik Heram, Gubernur Ramses mengatakan masih belum memiliki dapur mandiri, sehingga perlu perencanaan lebih lanjut.

  Sedangkan untuk Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, lokasi dapur mandiri masih dalam pembahasan. Salah satu opsi yang dikaji adalah penempatan di Lanud, mengingat ketersediaan lahan yang luas.

“Jika kita tempatkan di tanah luar, bisa muncul kendala dalam koordinasi dengan masyarakat, sehingga akan lebih baik jika dikoordinasikan di Lanud,” ujarnya.

  Pemerintah juga menekankan perlunya proyek percontohan sebelum program ini diterapkan secara menyeluruh. Dengan kapasitas terbatas pada tahap awal, maka penerima manfaat harus ditentukan berdasarkan skala prioritas.

  “Di Abepura sudah hampir siap, namun saya minta dicek lagi, dibuat konsepnya, SOP-nya seperti apa, lalu disosialisasikan kepada masyarakat. Misalnya, dari 8.500 siswa, kalau tahap pertama baru bisa 3.500, berarti sisanya harus menunggu tahap berikutnya. Ini harus berjalan secara berkelanjutan agar semua penerima manfaat bisa mendapatkan haknya,” jelas gubernur.

Baca Juga :  Waspada! Sabu Mulai Beredar di Jayapura

   Pihaknya juga memastikan bahwa pemerintah daerah akan terus melakukan pengecekan ke lapangan serta berkoordinasi dengan BGN agar program ini tidak terhambat.

  “Uangnya ada di pusat, di BGN, kita hanya mendorong dan memfasilitasi supaya ini bisa berjalan sesuai target,” pungkasnya. (fia/tri)

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos

  Sementara untuk Distrik Heram, Gubernur Ramses mengatakan masih belum memiliki dapur mandiri, sehingga perlu perencanaan lebih lanjut.

  Sedangkan untuk Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, lokasi dapur mandiri masih dalam pembahasan. Salah satu opsi yang dikaji adalah penempatan di Lanud, mengingat ketersediaan lahan yang luas.

“Jika kita tempatkan di tanah luar, bisa muncul kendala dalam koordinasi dengan masyarakat, sehingga akan lebih baik jika dikoordinasikan di Lanud,” ujarnya.

  Pemerintah juga menekankan perlunya proyek percontohan sebelum program ini diterapkan secara menyeluruh. Dengan kapasitas terbatas pada tahap awal, maka penerima manfaat harus ditentukan berdasarkan skala prioritas.

  “Di Abepura sudah hampir siap, namun saya minta dicek lagi, dibuat konsepnya, SOP-nya seperti apa, lalu disosialisasikan kepada masyarakat. Misalnya, dari 8.500 siswa, kalau tahap pertama baru bisa 3.500, berarti sisanya harus menunggu tahap berikutnya. Ini harus berjalan secara berkelanjutan agar semua penerima manfaat bisa mendapatkan haknya,” jelas gubernur.

Baca Juga :  Banyak Warga Belum Paham Hukum, Tidak Semua Persoalan Harus ke Pengadilan

   Pihaknya juga memastikan bahwa pemerintah daerah akan terus melakukan pengecekan ke lapangan serta berkoordinasi dengan BGN agar program ini tidak terhambat.

  “Uangnya ada di pusat, di BGN, kita hanya mendorong dan memfasilitasi supaya ini bisa berjalan sesuai target,” pungkasnya. (fia/tri)

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos

Berita Terbaru

Artikel Lainnya