JAYAPURA – Audiensi dengan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) RI Natalius Pigai, Gubernur Papua, Matius D Fakhiri fokuskan pembahasan tentang pentingnya membangun kekompakan dan sinergi seluruh elemen masyarakat Papua dalam mendukung agenda pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
Audiensi yang dilakukan di Jakarta, Kamis (22/1) sebagai upaya memperkuat koordinasi dan komunikasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, khususnya dalam mendorong percepatan pembangunan di tanah Papua.
Dalam pertemuan itu, Menteri HAM memberikan sejumlah saran dan masukan strategis, terutama terkait pentingnya penerjemahan kebijakan nasional agar selaras dengan kultur, nilai budaya, serta karakteristik masyarakat Papua.
Hal ini dinilai krusial agar setiap program pemerintah dapat diterima dan dirasakan manfaatnya secara optimal oleh masyarakat. Gubernur Papua menegaskan bahwa sebagai kepala daerah, dirinya memiliki tanggung jawab untuk memastikan kebijakan pemerintah pusat dapat diimplementasikan secara kontekstual sesuai dengan potensi, kearifan lokal, dan kebutuhan riil masyarakat di setiap wilayah Papua.
JAYAPURA – Audiensi dengan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) RI Natalius Pigai, Gubernur Papua, Matius D Fakhiri fokuskan pembahasan tentang pentingnya membangun kekompakan dan sinergi seluruh elemen masyarakat Papua dalam mendukung agenda pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
Audiensi yang dilakukan di Jakarta, Kamis (22/1) sebagai upaya memperkuat koordinasi dan komunikasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, khususnya dalam mendorong percepatan pembangunan di tanah Papua.
Dalam pertemuan itu, Menteri HAM memberikan sejumlah saran dan masukan strategis, terutama terkait pentingnya penerjemahan kebijakan nasional agar selaras dengan kultur, nilai budaya, serta karakteristik masyarakat Papua.
Hal ini dinilai krusial agar setiap program pemerintah dapat diterima dan dirasakan manfaatnya secara optimal oleh masyarakat. Gubernur Papua menegaskan bahwa sebagai kepala daerah, dirinya memiliki tanggung jawab untuk memastikan kebijakan pemerintah pusat dapat diimplementasikan secara kontekstual sesuai dengan potensi, kearifan lokal, dan kebutuhan riil masyarakat di setiap wilayah Papua.
