JAYAPURA–Harapan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) dari kursi pengangkatan untuk segera dilantik harus kembali tertunda. Pasalnya, hingga kini Pemerintah Provinsi Papua belum dapat memastikan waktu pelaksanaan pelantikan tersebut lantaran keterbatasan anggaran daerah yang masih menjadi kendala utama.
Hal ini disampaikan oleh Gubernur Papua, Mathius D. Fakhiri, saat ditemui wartawan usai menghadiri rapat pleno di Majelis Rakyat Papua (MRP) di Gedung MRP, Senin (20/10).
Ia menjelaskan bahwa secara prinsip, pemerintah daerah sangat menginginkan agar anggota DPRP hasil pengangkatan segera dilantik untuk memperkuat fungsi dan kinerja lembaga legislatif Papua. Namun, kondisi keuangan daerah saat ini tidak memungkinkan pelaksanaan agenda tersebut.
“Saya pribadi ingin secepatnya anggota DPRP kursi pengangkatan ini dilantik, tapi persoalannya kondisi keuangan kita saat ini sedang lumpuh. Saya sudah bicarakan hal ini kepada sejumlah anggota DPRP terpilih, dan mereka saya harap bisa memahami situasi ini,” ujar Fakhiri.
Ia pun menyampaikan bahwa, Pemprov Papua saat ini tengah menghadapi tekanan fiskal yang cukup berat. Sehingga pihaknya belum dapat memastikan rencana pelantikan tersebut.
“Bahkan untuk membayar pegawai di lingkungan provinsi saja kami sudah ‘mengap-mangap’. Karena itu, kami harus benar-benar menghitung dengan cermat agar nantinya gaji dan tunjangan anggota DPRP pengangkatan tidak tersendat-sendat setelah mereka dilantik,” tegas Fakhiri.
Lebih lanjut, ia menyebut bahwa secara teknis, proses administrasi pelantikan sebenarnya sudah siap. Hanya saja, pelaksanaannya masih menunggu ketersediaan anggaran yang cukup, terutama untuk membiayai kegiatan awal para anggota dewan tersebut, seperti penyediaan fasilitas, operasional sekretariat, hingga pembayaran hak-hak keuangan mereka.
“Pelantikan bisa saja dilakukan bulan ini jika kondisi memungkinkan, tapi kita tidak mau terburu-buru tanpa kesiapan keuangan yang jelas. Pemerintah saat ini sedang berupaya mencari sumber-sumber pembiayaan yang bisa digunakan,” ungkapnya.
Gubernur Fakhiri juga menegaskan, pemerintah akan terus membangun komunikasi dengan para anggota DPRP pengangkatan agar mereka memahami situasi dan tidak menimbulkan kesalahpahaman publik. Ia menilai para calon anggota dewan tersebut memiliki peran penting dalam mengakomodasi aspirasi masyarakat adat, sehingga kehadiran mereka di lembaga legislatif diharapkan dapat segera terealisasi.
“Kami akan terus pertimbangkan langkah terbaik dan menjalin komunikasi dengan mereka. Prinsipnya, pemerintah tidak menunda karena faktor lain, melainkan semata-mata karena kondisi keuangan daerah yang belum pulih,” tutupnya. (rel/tri)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
