JAYAPURA-Pemerintah Kota Jayapura menggelar rapat koordinasi dengan sejumlah pihak terkait dalam rangka upaya penanganan stunting di Kota Jayapura. Melalui rapat koordinasi tersebut juga membahas terkait dengan penyaluran anggaran 20% dari masing-masing OPD pada APBD Perubahan 2023.
“Hari ini kita rapat koordinasi untuk penanganan stunting yang dihadiri oleh Kelurahan, distrik dan juga OPD, yang beberapa waktu lalu sudah di-SK-kan sebagai bapak asuh stunting. Tadi disepakati bahwa dalam satu dua hari ke depan, setiap OPD Kelurahan, Distrik, untuk penanganan gizi dilakukan rapat bersama di distrik, untuk mulai penanganan balita yang mengalami stunting,” kata Robby Kepas Awi, Kamis (18/10).
Dia menjelaskan, dana 20 persen dari masing masing OPD ini akan dimanfaatkan untuk penanganan stunting sampai dengan bulan Desember 2023. Untuk mekanisme pencairan 20% itu tetap disesuaikan dengan aturan mekanisme keuangan.
Tetapi di tingkat distrik, pihak-pihak yang terkait tentunya akan bersepakat kira-kira apa yang menjadi menu makan yang akan disiapkan dan diberikan kepada anak-anak stunting tersebut. Termasuk mekanisme pengelolaan uang hingga pemberian makanan bergizi bagi anak-anak yang menderita stunting.
“Itu harus disepakati supaya mekanismenya seperti apa, apakah dikelola langsung, seperti di Muara Tami, Koya Timur itu langsung dikelola oleh tim gizi di Puskesmas, atau dibuka dapur dan libatkan semua kader kita di sana, baru diantar ke balita-balita yang stunting,” ujarnya. (roy/tri)
JAYAPURA-Pemerintah Kota Jayapura menggelar rapat koordinasi dengan sejumlah pihak terkait dalam rangka upaya penanganan stunting di Kota Jayapura. Melalui rapat koordinasi tersebut juga membahas terkait dengan penyaluran anggaran 20% dari masing-masing OPD pada APBD Perubahan 2023.
“Hari ini kita rapat koordinasi untuk penanganan stunting yang dihadiri oleh Kelurahan, distrik dan juga OPD, yang beberapa waktu lalu sudah di-SK-kan sebagai bapak asuh stunting. Tadi disepakati bahwa dalam satu dua hari ke depan, setiap OPD Kelurahan, Distrik, untuk penanganan gizi dilakukan rapat bersama di distrik, untuk mulai penanganan balita yang mengalami stunting,” kata Robby Kepas Awi, Kamis (18/10).
Dia menjelaskan, dana 20 persen dari masing masing OPD ini akan dimanfaatkan untuk penanganan stunting sampai dengan bulan Desember 2023. Untuk mekanisme pencairan 20% itu tetap disesuaikan dengan aturan mekanisme keuangan.
Tetapi di tingkat distrik, pihak-pihak yang terkait tentunya akan bersepakat kira-kira apa yang menjadi menu makan yang akan disiapkan dan diberikan kepada anak-anak stunting tersebut. Termasuk mekanisme pengelolaan uang hingga pemberian makanan bergizi bagi anak-anak yang menderita stunting.
“Itu harus disepakati supaya mekanismenya seperti apa, apakah dikelola langsung, seperti di Muara Tami, Koya Timur itu langsung dikelola oleh tim gizi di Puskesmas, atau dibuka dapur dan libatkan semua kader kita di sana, baru diantar ke balita-balita yang stunting,” ujarnya. (roy/tri)
