Sunday, April 28, 2024
30.7 C
Jayapura

Kepala Kampung Diminta Bangun Kantor Bamuskam

Asiaten 1 Setda Kota Jayapura Evert Meraudje (foto:Robert Mboik/Cepos)

JAYAPURA-Asisten 1 Setda Kota Jayapura, Evert Merauje meminta seluruh  kepala kampung di Kota Jayapura, supaya membangun kantor Badan Musyawarah Kampung (Bamuskam). Ini harus dilakukan mengingat Bamuskam juga merupakan bagian terpenting dari aparat pemerintahan kampung. Dimana anggota Bamuskam juga memiliki tugas dan fungsinya masing-masing.

   “Bamuskam punya tugas banyak, maka kepala kampung harus bangun kantor Bamuskam. Kantor Bamuskam tidak boleh gabung dengan kantor kampung,” kata Evert Meraudje, Kamis (20/7).

   Selain itu, dia juga meminta para anggota Bamuskam itu supaya memiliki pakaian dinas masing-masing sesuai dengan hari kerja. Artinya para anggota Bamuskam itu harus dilengkapi dengan seragam khusus yang lebih dari satu.  “Kalau seragam belum ada, supaya dijahit.

Baca Juga :  Berkontribusi Jadi Pilot dan Pendiri Yayasan Harapan Papua

Baju batik dan baju harian. Supaya mereka kelihatan wibawa,” katanya.

   Dia mengungkapkan, kenapa anggota Bamuskam ini harus diperhatikan? Sebab, mereka berperan seperti DPR di tingkat kampung. Mereka akan memantau dan mengawas penggunaan dana di kampung. Selain itu, anggota bamuskam ini juga akan membahas sejumlah kegiatan pembangunan di kampung.

  Dia juga mendorong kepada para anggota Bamuskam ini agar harus benar-benar melaksanakan tugas. Jika tidak, dirinya mengancam  akan memberhentikan para anggota Bamuskam yang tidak menjalankan tugas alias makan gaji buta.

  “Kalau dia tidak kerja baik, tolong kasih tahu supaya diganti saja, karena tidak boleh makan gaji kalau tidak kerja. Hadir harus ada absen, itu harus diperhatikan” tambahnya.

Baca Juga :  Pemkot Pastikan Tak Akomodir Pembiayaan Mahasiswa Papua Tahun ini

  Hal-hal yang menjadi penekanan itu juga sebagai bentuk untuk menjaga wibawa Pemerintah Kampung termasuk Bamuskam.  Ini juga guna mewujudkan demokrasi musyawarah dan penerapan aturan di kampung.

   Karena itu untuk mewujudkan segala peraturan pemerintah di kampung, Pemkot Jayapura melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan  Pemerintah  Kampung (DPMK)  juga diharapkan memiliki buku panduan yang selanjutnya diterapkan ke masing-masing anggota Bamuskam.  Terutama terkait dengan tupoksi dari anggota bamuskam.

  “Supaya mereka tahu apa tugas mereka. Ini tidak boleh terjadi, harus mengerti tugasnya sehingga semua jelas, ini menjadi penting untuk  kemajuan dan kesejahteraan di kampung yang lebih baik. Sehingga harapannya Kampung dapat menuju kemandirian” tambahnya. (roy/tri)

Asiaten 1 Setda Kota Jayapura Evert Meraudje (foto:Robert Mboik/Cepos)

JAYAPURA-Asisten 1 Setda Kota Jayapura, Evert Merauje meminta seluruh  kepala kampung di Kota Jayapura, supaya membangun kantor Badan Musyawarah Kampung (Bamuskam). Ini harus dilakukan mengingat Bamuskam juga merupakan bagian terpenting dari aparat pemerintahan kampung. Dimana anggota Bamuskam juga memiliki tugas dan fungsinya masing-masing.

   “Bamuskam punya tugas banyak, maka kepala kampung harus bangun kantor Bamuskam. Kantor Bamuskam tidak boleh gabung dengan kantor kampung,” kata Evert Meraudje, Kamis (20/7).

   Selain itu, dia juga meminta para anggota Bamuskam itu supaya memiliki pakaian dinas masing-masing sesuai dengan hari kerja. Artinya para anggota Bamuskam itu harus dilengkapi dengan seragam khusus yang lebih dari satu.  “Kalau seragam belum ada, supaya dijahit.

Baca Juga :  400 Relawan PON Wajib Rapid Test

Baju batik dan baju harian. Supaya mereka kelihatan wibawa,” katanya.

   Dia mengungkapkan, kenapa anggota Bamuskam ini harus diperhatikan? Sebab, mereka berperan seperti DPR di tingkat kampung. Mereka akan memantau dan mengawas penggunaan dana di kampung. Selain itu, anggota bamuskam ini juga akan membahas sejumlah kegiatan pembangunan di kampung.

  Dia juga mendorong kepada para anggota Bamuskam ini agar harus benar-benar melaksanakan tugas. Jika tidak, dirinya mengancam  akan memberhentikan para anggota Bamuskam yang tidak menjalankan tugas alias makan gaji buta.

  “Kalau dia tidak kerja baik, tolong kasih tahu supaya diganti saja, karena tidak boleh makan gaji kalau tidak kerja. Hadir harus ada absen, itu harus diperhatikan” tambahnya.

Baca Juga :  Pagar Rumah Kos Tidak Ditutup, Honda Beat Dibawa Kabur

  Hal-hal yang menjadi penekanan itu juga sebagai bentuk untuk menjaga wibawa Pemerintah Kampung termasuk Bamuskam.  Ini juga guna mewujudkan demokrasi musyawarah dan penerapan aturan di kampung.

   Karena itu untuk mewujudkan segala peraturan pemerintah di kampung, Pemkot Jayapura melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan  Pemerintah  Kampung (DPMK)  juga diharapkan memiliki buku panduan yang selanjutnya diterapkan ke masing-masing anggota Bamuskam.  Terutama terkait dengan tupoksi dari anggota bamuskam.

  “Supaya mereka tahu apa tugas mereka. Ini tidak boleh terjadi, harus mengerti tugasnya sehingga semua jelas, ini menjadi penting untuk  kemajuan dan kesejahteraan di kampung yang lebih baik. Sehingga harapannya Kampung dapat menuju kemandirian” tambahnya. (roy/tri)

Berita Terbaru

Artikel Lainnya