Bupati Harap Bisa Duduk Bareng dengan Menteri Nadiem
TANGERANG – Polemik penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sejatinya tidak hanya dirasakan oleh orang tua murid. Para kepala daerah, khususnya bupati juga memendam rasa yang sama. Mereka berharap bisa duduk bareng dengan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim untuk bersama-sama memecahkan masalah PPDB.
Sikap dari para bupati terkait dengan PPDB itu disampaikan Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Sutan Riska Tuanku Kerajaan di sela Rakernas Apkasi di Kabupaten Tangerang kemarin (20/7). Dia adalah Bupati Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barata. “(Polemik) aturan zonasi kami bahas di forum (Rakernas) ini,” katanya.
Kegiatan Rakernas Apkasi yang dihadiri bupati-bupati seluruh Indonesia itu, dibuka secara resmi oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin kemarin. Acara yang disertai dengan pameran produk unggulan kabupaten-kabupaten itu, digelar sampai Sabtu (22/7) besok. Pembahasan utamanya adalah kesiapan menyambut Pemilu 2024.
Lebih lanjut Sutan mengakui bahwa dalam pelaksanaan PPDB berbasis zonasi itu, menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. “Kami ingin duduk bareng bersama dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,” katanya. Supaya bisa dicarikan solusi bersama-sama untuk kebaikan pelaksanaan PPDB di tahun-tahun mendatang.
Sutan mengatakan persoalan dalam pelaksanaan PPDB berbasis zonasi sudah menjadi keresahan orang tua. Khususnya orang tua yang anaknya tidak lolos PPDB berbasis zonasi. Padahal pada kenyataannya yang bersangkutan tinggalnya di sekitar sekolah.
“(Zonasi) ini jadi permasalahan yang mendasar,” katanya. Permasalahan PPDB juga berimplikasi pada pemenuhan atau pengisian bangku sekolah. Sutan mengatakan ada laporan sebuah sekolah yang sepi muridnya. Di sisi lain ada sekolah yang sangat ramai atau padat muridnya. Padahal keduanya sama-sama sekolah negeri. Dia berharap ada pembahasan soal PPDB dengan pemerintah pusat. Sehingga sistem PPDB berbasis zonasi yang aslinya baik, harus bisa berjalan dengan baik pula.
Presiden Joko Widodo akhirnya komentar terkait PPDB. Jokowi menegaskan pentingnya mengutamakan kepentingan anak-anak Indonesia untuk dapat mengenyam pendidikan di sekolah. Menurut Kepala Negara, pemerintah baik pusat maupun daerah harus memastikan anak-anak mendapatkan kesempatan tersebut. “Anak-anak kita harus diberikan peluang seluas-luasnya untuk memiliki pendidikan yang baik dan setinggi-tingginya,” ucapnya usai meresmikan jalan tol ruas Bengkulu-Taba Penanjung di Gerbang Tol Bengkulu-Taba Penanjung Provinsi Bengkulu kemarin (20/7).
Terkait sejumlah permasalahan PPDB tahun ini, Jokowi menyatakan bahwa hal tersebut terjadi di semua daerah. Namun demikian, dia mendorong agar permasalahan itu dapat diselesaikan dengan cara yang baik. “Masalah lapangan selalu ada di semua kota, kabupaten, maupun provinsi ada semuanya, tapi yang paling penting diselesaikan baik-baik di lapangan,” ujarnya.
Anggota Komisi X DPR RI Illiza Sa’aduddin Djamal mengatakan, masalah zonasi PPDB merupakan persoalan klasik. Pemerintah selalu membuat kebijakan dengan tidak berbasis survei, dan kajian akademik.
Akhirnya muncul banyak masalah. Salah satunya masalah zonasi yang menyebabkan masyarakat berperilaku buruk dan terpaksa melakukan pembohongan-pembohongan ketika ingin menyekolahkan anak mereka.
Menurut politisi PPP itu, zonasi lahir disebabkan karena pendidikan di Indonesia yang belum merata. Masih terjadi kesenjangan, dan adanya sekolah favorit yang banyak diminati para siswa. “Jumlah itu (sekolah favorit, red) kan kecil sekali dibanding sekolah-sekolah yang standar,” ucapnya saat acara diskusi di Media Center DPR RI kemarin (20/7)
Dia mengatakan, sistem zonasi belum bisa menghasilkan dampak yang maksimal terhadap aturan Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang PPDB, yaitu bagaimana para siswa bisa mengakses pendidikan lebih mudah.
Illiza mengatakan, masalah zonasi tidak sama di semua daerah. Kasus yang terjadi berbeda-beda. “Kami harap kasus yang terjadi, seperti manipulasi datang tidak menular ke tempat yang lain. Itu akan menjadi evaluasi bersama,” paparnya.
Dia menegaskan, Komisi X DPR RI mendesak kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh masalah zonasi PPDB.
Sebelumnya Menko PMK Muhadjir Effendy menyebutkan bahwa masalah PPDB masih sporadis. Dia menyebut bahwa kasusnya tidak banyak. “Itu kan mestinya bisa diselesaikan di masing-masing daerah, tidak perlu sampai tingkat pusat. Tapi nanti akan kita evaluasi lah,” ucapnya.
Dia minta pemerintah daerah cermat dalam perencanaan PPDB. Salah satu caranya adalah waktu perencanaan jangan terlalu mepet. “Begitu anak-anak masuk naik kelas 6 SD, tahun depan dia calon siswa SMP, mestinya pada waktu itu sudah bsia dikoordinasikan antar kepala sekolah,” ujarnya. Dengan cara ini diharapkan siswa SD itu sudah tau mau masuk sekolah mana. “Sehingga kalau ada masalah yang belum selesai itu bisa diselesaikan jauh-jauh hari sebelum PPDB,” imbuhnya.
Jika hal tersebut dilakukan maka praktik kecurangan bisa dihindari. Termasuk soal memalsukan tempat tinggal atau mark up nilai. “Itu kan di dapokdik sudah ada. Sekarang nilai itu sudah tercatat dalam data pokok pendidikan sehingga mestinya kalau itu memang meragukan segera dikonfirmasi aja,” ungkap Muhadjir.
Adanya kecurangan ini merupakan tanda bahwa kualitas pendidikan di daerah belum merata. Menurutnya ini menjadi tugas pokok pemerintah daerah agar membuat kualitas pendidikan merata. “Kaalau sudah merata dan persepsi masyarakat juga sama, sekolah di mana pun ini sama,” ungkapnya. (wan/lyn/lum)
