JAYAPURA-Pengamat Politik dan Hubungan Internasional FISIP Uncen, Dr.Melyana R.Pugu, mengungkapkan, banyaknya pelaksana tugas yang menduduki jabatan pimpinan organisasi perangkat daerah di sejumlah instansi di pemerintahan provinsi Papua, dipastikan dapat mempengaruhi stabilitas kinerja pemerintah, terutama dalam mengambil kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.
“Ada dampak yang ditimbulkan, bagi organisasi perangkat daerah itu sendiri, tentu saja akan mempengaruhi stabilitas atau implikasinya bagi kerja mereka, stabilitas dalam kebijakan. Kan banyak kebijakan yang tidak bisa dikeluarkan atau dijalankan. Karena mereka tidak punya kewenangan penuh untuk itu, karena sifatnya mereka itu hanya sementara,” kata Dr.Melyana R.Pugu, Sabtu (18/1).
Karena itu, hal ini juga akan mempengaruhi proses stabilitas kebijakan, mempengaruhi keputusan yang dibuat juga akan lambat dalam pelaksanaannya dan itu tentu mengganggu roda pemerintahan. “Dampak lainnya bagi masyarakat tentu itu akan mengganggu pelayanan publik bagi masyarakat,”ungkapnya.
Lebih lanjut, kata Pugu, dampak yang paling besar dengan hal ini adalah kepada masyarakat. Kemudian dengan adanya kondisi ini pasti akan terjadi penurunan kinerja. Kemudian program-program pasti lambat terealisasi, tentunya ini juga bisa saja menghambat pembangunan.
“Hal ini bisa juga menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah. Masyarakat akan bertanya-tanya apakah pembangunan itu jalan atau tidak,”imbuhnya.(roy/tri).
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
JAYAPURA-Pengamat Politik dan Hubungan Internasional FISIP Uncen, Dr.Melyana R.Pugu, mengungkapkan, banyaknya pelaksana tugas yang menduduki jabatan pimpinan organisasi perangkat daerah di sejumlah instansi di pemerintahan provinsi Papua, dipastikan dapat mempengaruhi stabilitas kinerja pemerintah, terutama dalam mengambil kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.
“Ada dampak yang ditimbulkan, bagi organisasi perangkat daerah itu sendiri, tentu saja akan mempengaruhi stabilitas atau implikasinya bagi kerja mereka, stabilitas dalam kebijakan. Kan banyak kebijakan yang tidak bisa dikeluarkan atau dijalankan. Karena mereka tidak punya kewenangan penuh untuk itu, karena sifatnya mereka itu hanya sementara,” kata Dr.Melyana R.Pugu, Sabtu (18/1).
Karena itu, hal ini juga akan mempengaruhi proses stabilitas kebijakan, mempengaruhi keputusan yang dibuat juga akan lambat dalam pelaksanaannya dan itu tentu mengganggu roda pemerintahan. “Dampak lainnya bagi masyarakat tentu itu akan mengganggu pelayanan publik bagi masyarakat,”ungkapnya.
Lebih lanjut, kata Pugu, dampak yang paling besar dengan hal ini adalah kepada masyarakat. Kemudian dengan adanya kondisi ini pasti akan terjadi penurunan kinerja. Kemudian program-program pasti lambat terealisasi, tentunya ini juga bisa saja menghambat pembangunan.
“Hal ini bisa juga menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah. Masyarakat akan bertanya-tanya apakah pembangunan itu jalan atau tidak,”imbuhnya.(roy/tri).
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
