JAYAPURA-Kehadiran taxi online di Kota Jayapura, sampai saat ini memang masih menjadi polemik. Diyakini, kehadiran taxi online telah berdampak pada berkurangnya pendapatan para sopir angkutan konvensional itu. Bahkan ada juga sebagian angkutan kota konvensional ini memiliki istirahat.
“Dampaknya sebagian taksi konvensional ini ada yang tidak beroperasi, kemungkinan besar begitu,” kata Kepala Dinas Perhubungan kota Jayapura, Justin Sitorus, Rabu (14/6).
Namun demikian, pihaknya berharap kepada pemerintah provinsi Papua dalam hal ini Dinas Perhubungan supaya mempercepat proses pengaturan besaran tarif ambang bawah dan ambang atas untuk taksi online yang memang saat ini masih menjadi polemik itu.
“Selama dua hari demo, mereka masih menunggu regulasi dari provinsi, dan tarifnya itu harus ada ambang atas dan ada ambang bawah, harus diseragamkan, keputusan itu seharusnya sudah dijadwalkan minggu ini” harapnya.
Menurutnya kewenangan untuk mengatur besaran tarif kendaraan yang beroperasi melintasi lebih dari satu kabupaten itu menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi Papua.
“Kewenangan mengatur tarif ini harus diatur proponsi, karena dia melintasi lebih dari satu kabupaten,” tambahnya. (roy/tri)
JAYAPURA-Kehadiran taxi online di Kota Jayapura, sampai saat ini memang masih menjadi polemik. Diyakini, kehadiran taxi online telah berdampak pada berkurangnya pendapatan para sopir angkutan konvensional itu. Bahkan ada juga sebagian angkutan kota konvensional ini memiliki istirahat.
“Dampaknya sebagian taksi konvensional ini ada yang tidak beroperasi, kemungkinan besar begitu,” kata Kepala Dinas Perhubungan kota Jayapura, Justin Sitorus, Rabu (14/6).
Namun demikian, pihaknya berharap kepada pemerintah provinsi Papua dalam hal ini Dinas Perhubungan supaya mempercepat proses pengaturan besaran tarif ambang bawah dan ambang atas untuk taksi online yang memang saat ini masih menjadi polemik itu.
“Selama dua hari demo, mereka masih menunggu regulasi dari provinsi, dan tarifnya itu harus ada ambang atas dan ada ambang bawah, harus diseragamkan, keputusan itu seharusnya sudah dijadwalkan minggu ini” harapnya.
Menurutnya kewenangan untuk mengatur besaran tarif kendaraan yang beroperasi melintasi lebih dari satu kabupaten itu menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi Papua.
“Kewenangan mengatur tarif ini harus diatur proponsi, karena dia melintasi lebih dari satu kabupaten,” tambahnya. (roy/tri)
