JAYAPURA– Sejumlah Pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di pinggir jalan masuk Pasar Otonom maupun Pasra Induk Youtefa menangapi terkait dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura akan melakukan penertiban terhadap bangunan liar yang ada di sepanjang jalan masuk kedua pasar tersebut.
Diketahui penertiban itu rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 21 Mei di Pasar Induk Youtefa dan pada tanggal 22 Mei di Pasar Otonom Kotaraja.
Pemkot telah memastikan bahwa, akan turun dengan kekuatan penuh, diback up dari TNI-Polri, Satpol PP dan sejumlah instansi teknis terkait, Pemerintah menegaskan dalam penertiban tersebut tidak ada lagi kompromi.
Dari pantauan Cenderawasih Pos di lokasi, Kamis (16/5) salah satu PKL di jalan masuk Pasar Induk Youtefa, Tiara (24) menyampaikan bahwa apa yang akan dilakukan pemeritah sebenarnya baik adanya.
“Terkait penertiban bagus si bagus, tetapi kan harus dengan cara yang baik, yang manusiawi, supaya masyarakat juga terima, ” kata Tiara kepada Cenderawasih Pos, Kamis (16/5).
Tiara menjelaskan bahwa kios atau tempat dagangannya itu merupakan tanah milik adat atau Ondoafi, dan masih jauh dari bahu jalan sehingga tidak menimbulkan kemacetan ataupun pelanggan.
“Setelah berdiskusi tanah inikan termasuk bagian dari tanah Ondoafi, dengar informasi dari ibu Ondo ini tanah bukan termasuk dari pemerintah karena ini termasuk dari tanah adat, ” jelas Tiara.
Kalaupun nanti masih terpaksa dibongkar, Tiara menyampaikan bahwa yang terpenting berdiskusi terlebih dahulu kedua belah pihak jangan langsung mengambil tindakan.
“Kalau memang termasuk pelanggan ya nggak apa-apa diangkat aja, karena konsekuensinya begitu, ” ujarnya.
Dia mengaku alasan dirinya jual disitu dikarenakan tempatnya strategis dan ramai, sementara di bagian dalam pasar sepi. “Terkait dengan penertiban itu, kalau itu merugikan pemerintah, merugikan orang banyak nggak apa-apa silakan, ” tambahnya.
Yang terpenting kata Tiara, penertiban yang dilakukan Pemerintah itu kondusif tidak dengan kekerasan. Sebab, tiap hari Dia dan semua pedagang ditempat itu, selalu memberikan retribusi sebesar Rp. 20.000 per hari untuk kebersihan.
Sementara itu Mano (47) dan Tadeus (48) PKL yang ada di jalan masuk Pasar Otonom menyampaikan bahwa pemerintah harus terlebih dahulu memperbaiki fasilitasi yang ada didalam Pasar.
Mano menjelaskan bahwa kondisi dalam Pasar cukup memprihatinkan, bahkan atap seng pasar Otonom tersebut telah bocor, sudah lama belum juga di perbaiki hinga saat ini. Begitu juga jalan didalam pasar juga berlumpur ketika musim hujan, kemudian kata Mano tempat parkir untuk para pembeli tidak ada.
Hal tersebut mendorong dirinya untuk berjualan dibahu jalan masuk pasar Otonom.
“Rumah atau pasar yang disiapkan pemerintah itu sudah tidak layak dipake, makanya pasar itu dipake dijadikan tempat tidur saja, tempat tinggal orang bukan untuk berdagang, ” kata Mano kepada Cenderawasih Pos, Kamis (16/5).
Dijelaskannya Para Pedagan ini semuanya jual diluar karena pembeli tidak mau repot kedalam Pasar disebabkan tidak ada parkiran motor dan mobil. Jadi kata Mano kalau pemerintah ingin menertibkan pedagan di luar, harusnya pemerintah terlebih dahulu perbaiki fasilitasi di dalam pasar.
Hal sedikit beda yag di sammpaikan Tadeus. Ia menyampaikan alasan dirinya jual diluar Pasar atau bahu jalan, dikarenakan kata Tadeus ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan tempat atau kios dalam pasar tersebut untuk disewakan kepada orang lain bukan untuk berdagang disitu, hal tersebut membuat dirinya kecewa, dijelaskannya untuk sewa tempat didalam pasar itu sebesar Rp. 1.000.000 per bulan itu belum termasuk pajak.
“Jadi mereka yang punya tempat atau sudah memiliki tempat itu, mereka tidak berdagang, tetapi disewakan untuk orang lain untuk berdagang di tempat itu,” jelas Tadeus kepada Cenderawasih Pos, Kamis (16/5). (cr-278/tri)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos