JAYAPURA – Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri menyampaikan sejumlah pokok usulan krusial di sektor kesehatan kepada Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Budi Gunadi Sadikin. Usulan mantan Kapolda Papua ini disampaikan saat pertemuan yang berlangsung di Jakarta, Jumat (14/11). Ini menjadi langkah strategis untuk mencari solusi atas tantangan pembangunan kesehatan di Papua.
Langkah ini diambil menyusul kondisi pembangunan kesehatan di Papua yang dinilai belum optimal, sementara di saat yang sama Pemerintah Provinsi menghadapi keterbatasan anggaran yang signifikan.
Dalam dokumen usulan yang disampaikan, Gubernur Fakhiri memaparkan bahwa akses dan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat Papua masih rendah. Hal ini berdampak langsung pada masih tingginya angka kematian, infeksi penyakit menular, prevalensi stunting, dan masalah penanganan pasien dalam kondisi kritis.
“Kondisi ini diperparah dengan minimnya sarana prasarana dan tidak berfungsinya beberapa alat kesehatan vital di rumah sakit rujukan kami,” kata gubernur.
Di satu sisi, Provinsi Papua berkomitmen menyukseskan Asta Cita Presiden. Di sisi lain, ketersediaan anggaran pada APBD 2026 sangat terbatas. Hal ini disebabkan adanya penurunan Transfer Ke Daerah (TKD), baik dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Otonomi Khusus (Otsus), maupun Dana Tambahan Infrastruktur (DTI).
Meski menghadapi tantangan fiskal, Gubernur Fakhiri menegaskan komitmennya untuk mengoptimalkan pembangunan sektor kesehatan yang berkualitas demi menciptakan generasi Papua yang sehat dan berdaya saing, sejalan dengan visi “Papua Cerah”.
JAYAPURA – Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri menyampaikan sejumlah pokok usulan krusial di sektor kesehatan kepada Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Budi Gunadi Sadikin. Usulan mantan Kapolda Papua ini disampaikan saat pertemuan yang berlangsung di Jakarta, Jumat (14/11). Ini menjadi langkah strategis untuk mencari solusi atas tantangan pembangunan kesehatan di Papua.
Langkah ini diambil menyusul kondisi pembangunan kesehatan di Papua yang dinilai belum optimal, sementara di saat yang sama Pemerintah Provinsi menghadapi keterbatasan anggaran yang signifikan.
Dalam dokumen usulan yang disampaikan, Gubernur Fakhiri memaparkan bahwa akses dan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat Papua masih rendah. Hal ini berdampak langsung pada masih tingginya angka kematian, infeksi penyakit menular, prevalensi stunting, dan masalah penanganan pasien dalam kondisi kritis.
“Kondisi ini diperparah dengan minimnya sarana prasarana dan tidak berfungsinya beberapa alat kesehatan vital di rumah sakit rujukan kami,” kata gubernur.
Di satu sisi, Provinsi Papua berkomitmen menyukseskan Asta Cita Presiden. Di sisi lain, ketersediaan anggaran pada APBD 2026 sangat terbatas. Hal ini disebabkan adanya penurunan Transfer Ke Daerah (TKD), baik dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Otonomi Khusus (Otsus), maupun Dana Tambahan Infrastruktur (DTI).
Meski menghadapi tantangan fiskal, Gubernur Fakhiri menegaskan komitmennya untuk mengoptimalkan pembangunan sektor kesehatan yang berkualitas demi menciptakan generasi Papua yang sehat dan berdaya saing, sejalan dengan visi “Papua Cerah”.
