JAYAPURA-Wakil Ketua Komisi IV DPR Papua yang membidangi infrastruktur, Thomas Sondegau menyinggung soal pekerjaan fisik yang dilakukan disejumlah kabupaten di Papua. Ia mendapat banyak laporan soal pekerjaan yang dihandle oleh perusahaan–perusahaan besar dari Jakarta. Perusahaan ini bisa masuk menggunakan bendera dari Papua. Ini menurutnya perlu diperiksa dan ditelusuri mengingat permainan yang ada hanya akan merugikan kontraktor di Papua.
Thomas mencontohkan salah satu pekerjaan yang menggunakan dana APBN dari kementerian perhubungan yaitu pekerjaan lapangan terbang di Kabupaten Mappi. Ini justru digarap oleh kontraktor luar meski belakangan diketahui kesulitan peralatan. Sementara kontraktor lokal yang punya alat gagal menangani. “Jadi menurut kami dana yang sudah dialokasikan untuk Papua khususnya pekerjaan fisik sebaiknya dikerjakan oleh kontraktor yang ada di Papua. Bukan justru dimenangkan kontraktor di Jakarta sebab ini masih sering kami temukan,” jelas Thomas saat ditemui di Jayapura, Kamis (15/7) kemarin.
Thomas menyebut ada praktek praktek yang tidak sehat yang berjalan di Papua soal pekerjaan sehingga Komisi IV kata Thomas akan bersurat ke kementerian perhubungan untuk melihat persoalan ini. “Untuk proses tender lewat LPSE kami pikir perlu lembaga audit atau lebaga hukum yang memantau sebab dugaan kami banyak mafia disana. Jangan anggaran untuk Papua justru kembali ke Jakarta dan di Papua hanya menyebut nama kontraktor Papua namun yang menikmati justru Jakarta. Ini masih sering terjadi menurut saya,” imbuhnya. (ade/wen)
JAYAPURA-Wakil Ketua Komisi IV DPR Papua yang membidangi infrastruktur, Thomas Sondegau menyinggung soal pekerjaan fisik yang dilakukan disejumlah kabupaten di Papua. Ia mendapat banyak laporan soal pekerjaan yang dihandle oleh perusahaan–perusahaan besar dari Jakarta. Perusahaan ini bisa masuk menggunakan bendera dari Papua. Ini menurutnya perlu diperiksa dan ditelusuri mengingat permainan yang ada hanya akan merugikan kontraktor di Papua.
Thomas mencontohkan salah satu pekerjaan yang menggunakan dana APBN dari kementerian perhubungan yaitu pekerjaan lapangan terbang di Kabupaten Mappi. Ini justru digarap oleh kontraktor luar meski belakangan diketahui kesulitan peralatan. Sementara kontraktor lokal yang punya alat gagal menangani. “Jadi menurut kami dana yang sudah dialokasikan untuk Papua khususnya pekerjaan fisik sebaiknya dikerjakan oleh kontraktor yang ada di Papua. Bukan justru dimenangkan kontraktor di Jakarta sebab ini masih sering kami temukan,” jelas Thomas saat ditemui di Jayapura, Kamis (15/7) kemarin.
Thomas menyebut ada praktek praktek yang tidak sehat yang berjalan di Papua soal pekerjaan sehingga Komisi IV kata Thomas akan bersurat ke kementerian perhubungan untuk melihat persoalan ini. “Untuk proses tender lewat LPSE kami pikir perlu lembaga audit atau lebaga hukum yang memantau sebab dugaan kami banyak mafia disana. Jangan anggaran untuk Papua justru kembali ke Jakarta dan di Papua hanya menyebut nama kontraktor Papua namun yang menikmati justru Jakarta. Ini masih sering terjadi menurut saya,” imbuhnya. (ade/wen)
