JAYAPURA-Ondoafi Kampung Enggros John Sanyi, meminta agar dalam perencanaan anggaran tahun 2024 mendatang Pemerintah Kota Jayapura menganggarkan mobil Oprasional Ondoafi Kampung Enggros.
Pasalnya tahun 2023 ini, hanya 10 Ondoafi yang ada di Kota Jayapura yang menerima bantuan mobil operasional. “Sementara kami yang di Enggros, hanya diberikan kepada Ondoafi Kampung Tobati saja,” katanya di Jayapura, Senin (13/11).
Padahal lanjut Jhon Sany tatanan pemerintahan di Kampung Enggros sudah sangat jelas dan struktur. Namun yang terjadi selama ini pemerintah masih menyatuhkan pemerintah Kampung Enggros dengan Kampung Tobati.
“Memang kami ada wilayah yang sama, bahasapun hampir sama, tapi Kami (Enggros red) sudah pemerintahan sendiri,” ujarnya.
Oleh sebab itu, menurut dia, pemerintah tidak lagi menganggap bahwa Tobati dan Enggros masih dalam ruang lingkup hukum adat yang sama. Sebab masing masing adat tersebut memiliki tatanan lemerintahan yang tersistematis.
“Kami di Enggros, jelas ada masyarakatnya, para para adat, bahkan sudah berapa kali pemilihan kepala Kampung,” ujarnya.
Sehingga menurutnya sesuatu yang keliru bila Pemkot Jayapura tidak mengakomodir masyarakat Kampung Neggros sebagai bagian dari Kampung adat yang ada di Kota Jayapura.
“Saya harap di tahun 2024, mobil operasional untuk Ondoafi Kampung Enggros dianggarkan, karena dari semua Ondoafi di Kota Jayapura hanya saya yang belum terima,” ungkapnya. (rel/tri)
JAYAPURA-Ondoafi Kampung Enggros John Sanyi, meminta agar dalam perencanaan anggaran tahun 2024 mendatang Pemerintah Kota Jayapura menganggarkan mobil Oprasional Ondoafi Kampung Enggros.
Pasalnya tahun 2023 ini, hanya 10 Ondoafi yang ada di Kota Jayapura yang menerima bantuan mobil operasional. “Sementara kami yang di Enggros, hanya diberikan kepada Ondoafi Kampung Tobati saja,” katanya di Jayapura, Senin (13/11).
Padahal lanjut Jhon Sany tatanan pemerintahan di Kampung Enggros sudah sangat jelas dan struktur. Namun yang terjadi selama ini pemerintah masih menyatuhkan pemerintah Kampung Enggros dengan Kampung Tobati.
“Memang kami ada wilayah yang sama, bahasapun hampir sama, tapi Kami (Enggros red) sudah pemerintahan sendiri,” ujarnya.
Oleh sebab itu, menurut dia, pemerintah tidak lagi menganggap bahwa Tobati dan Enggros masih dalam ruang lingkup hukum adat yang sama. Sebab masing masing adat tersebut memiliki tatanan lemerintahan yang tersistematis.
“Kami di Enggros, jelas ada masyarakatnya, para para adat, bahkan sudah berapa kali pemilihan kepala Kampung,” ujarnya.
Sehingga menurutnya sesuatu yang keliru bila Pemkot Jayapura tidak mengakomodir masyarakat Kampung Neggros sebagai bagian dari Kampung adat yang ada di Kota Jayapura.
“Saya harap di tahun 2024, mobil operasional untuk Ondoafi Kampung Enggros dianggarkan, karena dari semua Ondoafi di Kota Jayapura hanya saya yang belum terima,” ungkapnya. (rel/tri)
