Friday, November 22, 2024
31.7 C
Jayapura

Arahan Mendagri Jadi Atensi Pemkot Jayapura

JAYAPURA– beberapa waktu lalu Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyoroti mengenai pengelolaan anggaran dan program di beberapa daerah di Indonesia.  Bahkan dia menyebutkan ada daerah tertentu yang pemanfaatan anggarannya lebih besar di persiapan dibandingkan dengan mewujudkan program tersebut.  Apa yang disampaikan oleh Mendagri Tito karnavian itu terkait dengan efisiensi pemanfaatan anggaran di masing-masing daerah di Indonesia.

Sekretaris Daerah Kota Jayapura,  Frans Pekey, Saat ditanya wartawan mengenai penekanan dari Mendagri Tito Karnavian itu,  menurutnya hal itu menjadi atensi dari Pemkot Jayapura.

“Saya pikir Mendagri warning kepada kita pemerintah daerah tentunya, untuk bagaimana dalam perencanaan anggaran itu dilakukan secara rasional,  dan mengikuti segala ketentuan yang berlaku.  Karena semua alokasi anggaran yang direncanakan itu rujukan ada aturan,”kata Frans Pekey, Kamis (11/7) kemarin.

Baca Juga :  Nyungsep di Selokan, Pengemudi Ayla Tewas

Misalnya, berapa persen untuk alokasi belanja pegawai, alokasi untuk perjalanan dinas,  berapa persen untuk belanja modal,  berapa persen untuk operasional dan lain sebagainya itu sebenarnya sudah diatur.  Sehingga pemerintah kota Jayapura  sejauh ini,  mengikuti aturan yang ada.  Karena itu apa yang diarahkan oleh Menteri Dalam Negeri itu menjadi atensi bagi pemerintah kota Jayapura. “Untuk terus kita aplikasikan dalam penyusunan perencanaan dan anggaran di pemerintah kota Jayapura,” ujarnya.

Karena itu, kata dia dalam perencanaan dan penganggaran semuanya sudah melalui mekanisme dan selalu diterapkan oleh pemerintah kota Jayapura.  Misalnya ketika merencanakan sebuah program dan kegiatan sudah pasti sasarannya ke masyarakat.

Baca Juga :  Tak Ada Kompromi Soal PKL Jualan di Pinggir Jalan

Kemudian pelaksanaannya melalui APBD,  dan juga melalui DPA.  Dalam pelaksanaan itu biasanya ada mekanisme ada monitoring dan ada evaluasi,  sampai kepada audit.  Sehingga rangkaian atau mekanisme dan sistem yang terbangun selama ini,  itulah yang bisa diukur tepat sasaran atau tidak,  tepat kualitas atau tidak mutunya.

“Kemudian realisasi pencapaiannya tepat atau tidak sebenarnya itu bisa diukur.  Sehingga apa yang direncanakan tentunya ingin memberikan yang terbaik untuk kesejahteraan masyarakat, ” ujarnya. (roy/wen)

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos

JAYAPURA– beberapa waktu lalu Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyoroti mengenai pengelolaan anggaran dan program di beberapa daerah di Indonesia.  Bahkan dia menyebutkan ada daerah tertentu yang pemanfaatan anggarannya lebih besar di persiapan dibandingkan dengan mewujudkan program tersebut.  Apa yang disampaikan oleh Mendagri Tito karnavian itu terkait dengan efisiensi pemanfaatan anggaran di masing-masing daerah di Indonesia.

Sekretaris Daerah Kota Jayapura,  Frans Pekey, Saat ditanya wartawan mengenai penekanan dari Mendagri Tito Karnavian itu,  menurutnya hal itu menjadi atensi dari Pemkot Jayapura.

“Saya pikir Mendagri warning kepada kita pemerintah daerah tentunya, untuk bagaimana dalam perencanaan anggaran itu dilakukan secara rasional,  dan mengikuti segala ketentuan yang berlaku.  Karena semua alokasi anggaran yang direncanakan itu rujukan ada aturan,”kata Frans Pekey, Kamis (11/7) kemarin.

Baca Juga :  Caca: Saya Yakin Mahdi yang Bunuh Suami Saya

Misalnya, berapa persen untuk alokasi belanja pegawai, alokasi untuk perjalanan dinas,  berapa persen untuk belanja modal,  berapa persen untuk operasional dan lain sebagainya itu sebenarnya sudah diatur.  Sehingga pemerintah kota Jayapura  sejauh ini,  mengikuti aturan yang ada.  Karena itu apa yang diarahkan oleh Menteri Dalam Negeri itu menjadi atensi bagi pemerintah kota Jayapura. “Untuk terus kita aplikasikan dalam penyusunan perencanaan dan anggaran di pemerintah kota Jayapura,” ujarnya.

Karena itu, kata dia dalam perencanaan dan penganggaran semuanya sudah melalui mekanisme dan selalu diterapkan oleh pemerintah kota Jayapura.  Misalnya ketika merencanakan sebuah program dan kegiatan sudah pasti sasarannya ke masyarakat.

Baca Juga :  Pemerintah Harus Jamin Stok dan Harga Telur Lokal Stabil

Kemudian pelaksanaannya melalui APBD,  dan juga melalui DPA.  Dalam pelaksanaan itu biasanya ada mekanisme ada monitoring dan ada evaluasi,  sampai kepada audit.  Sehingga rangkaian atau mekanisme dan sistem yang terbangun selama ini,  itulah yang bisa diukur tepat sasaran atau tidak,  tepat kualitas atau tidak mutunya.

“Kemudian realisasi pencapaiannya tepat atau tidak sebenarnya itu bisa diukur.  Sehingga apa yang direncanakan tentunya ingin memberikan yang terbaik untuk kesejahteraan masyarakat, ” ujarnya. (roy/wen)

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos

Berita Terbaru

Artikel Lainnya