“Dengan pemalangan ini kan bapak (Kepala Dinas PU) bisa bertemu kami, kalau kita bicara seperti ini kan enak,” ucapnya.
Rode pun menegaskan bahwa tak ada tuntutan dari pemalangan ini, pihaknya hanya meminta anak-anaknya bisa bekerja di Kantor Dinas PU Papua. “Tidak ada tuntutan, yang terpenting anak-anak bisa kerja. Uang cepat habis, tapi jika anak-anak saya kerja bisa untuk kebaikan masa depan mereka,” kata Rode.
Sementara itu, terkait dengan tuntutan pemilik hak ulayat, Kepala Dinas PUPR Papua, Amos Wenda ikut menanggapinya. Pihaknya akan melihat situasi terkait permintaan agar dipekerjakan di Kantor PU.
“Soal keinginan ibu (pemilik hak ulayat) yang menginginkan anaknya bisa kerja di PU, perlu disesuaikan, kecuali negara buka pendaftaran PNS. Sebab, saat ini terjadi tumpukan pegawai. Di DOB dimungkinkan bisa, namun kalau kita bicara induk, segala tumpukan PNS ada di sini,” terangnya.
“Menjadi prioritas dalam pekerjaan (proyek-red) mungkin, namun untuk bekerja di Kantor PU belum. Saya justru melakukan pengurangan pegawai, kita lakukan efisiensi pegawai karena saya tidak mampu membiayai mereka. Terlebih setelah adanya pemangkasan anggaran,” sambungnya.
Dengan pemalangan tersebut, Amos mengaku tak menganggu aktivitas pekerjaan bagi pegawai PU. Sebab, pekerjaan bisa dilakukan di rumah, apalagi dengan adanya pengurangan anggaran saat ini.
“Pemalangan yang dilakukan tidak berdampak pada aktivitas pekerjaan, pegawai bisa bekerja dari rumah,” ujarnya.
Sementara itu, salah satu pegawai di PU Papua mengaku, akibat pemalangan ini, aktivitas perkantoran tidak berjalan sejak pagi hingga siang. “Tak ada aktivitas perkantoran sejak pagi, tak ada pegawai yang masuk karena kantor dipalang,” ucap pegawai PU ini, kepada Cenderawasih Pos. (fia/tri)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
