Lebih lanjut Raperda Pembangunan Kepemudaan, dasar dibentukanya Raperda tersebut karena pemuda mempunyai peran yang sangat penting dalam mewujudkan cita-cita nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 serta beberapa dasar lainnya.
Adapun masukan dan saran diantaranya dari KNPI Kota Jayapura, KNPI, meminta didalam Perda tersebut harus diatur terkait kewajiban bagi Organisasi Kepemudaan di Kota Jayapura mendaftar di Kesbangpol Kota Jayapura. Sehingga terorganisir. Selain itu perlu adanya pasal yang mengatur tentang kewajiban kepemudaan membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan, terhadap bantuan pemerintah.
Raperda ketiga yang dibahas adalah Penanggulangan Kemiskinan.Raperda itu dibuat untuk memberikan kepastian hukum dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi penanggulangan kemiskinan di Kota Jayapura. Karena berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara bertanggung jawab untuk memelihara fakir miskin guna memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kemanusiaan. Serta dasar lainnya yang termuat dalam raperda tersebut.
Beberapa usulan dan saran terkait Raperda ini, diantaranya dari Kesbangpol Kota Jayapura, mengusulkan agar defenisi kriteria tingkatan kemiskinan harus atur jelas, sehingga data angka kemiskinan dikotta jayapura valid. Kemudian dari Kadis Kesehatan Kota Jayapura mengusulkan perlu adanya pasal yang mengatur tentang sasaran upaya kesehatan berkelanjutan dan Pelayanan jaminan kesehatan.
Raperda ke empat yang dibahas, tentang perubahan atas Perda Nomor 7 Tahun 2018, tentang Pemilihan Kepala Kampung.Raperda itu dibentuk karena pelaksanaan pemilihan kepala kampung yang demokratis merupakan bentuk perwujudan kedaulatan rakyat yang dapat menghasilkan kepala kampung yang berkualitas dan berkompeten dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung.
Usulan dan saran disampaikan pertama dari ketua Bawaslu Kota Jayapura Frans Rumsarwir, Frans mengusulkan agar masa jabatan pemilihan Kepala Kampung disesuaikan dengan aturan yang terbaru yakni 8 tahun.
Menanggapi usulan dan saran dari audiens, Wakil Ketua I DPRD Kota Jayapura, Joni Y. Betaubun mengatakan, akan dipertimbangkan guna untuk pembobotan. “Usulan ini mendorong pembobotan perda,” ujarnya
Sementara itu Ketua Bapemperda Kota Jayapura Ismail Bepa mengatakan setelah adanya uji publik tersebut, maka pihaknya akan merampungkan masukan dan saran tersebut, kemudian dilanjutkan dengan penetapan. “Rencananya Jumat ini sidang Non APBD, untuk itu satu dua hari ke depan kami akan rampungkan masuk masukan yang ada,” katanya (rel/wen)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
