Monday, June 16, 2025
27.7 C
Jayapura

KPK Harus Audit Penggunaan Anggaran PSU Papua

  Karena menurut Anthon, uang sebesar itu jika digunakan untuk kepentingan masyarakat maka sangat bermanfaat. “Kita harap PSU menghasilkan pemimpin yang demokratis, lahir dari suatu Pemilu yang sehat. Sehingga masyarakat bisa merasakan bahwa uang yang digunakan benar-benar tepat dan sesuai prosedur,” kata Anthon.

  Direktur Papua Anticorruption Investigation juga meminta KPU selaku pihak penyelanggara memperbaiki kecurangan di Pilkada sebelumnya. Dan siapa pun yang terpilih, itu adalah pilihan rakyat.

   “Namun yang terpenting adalah bagimana kemajuan demokrasi ditentukan oleh penyelenggara Pemilu,” tegasnya.

   Sementara itu, terhadap penggunaan anggaran PSU, Anthon meminta perlunya dilakukan pengawasan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun pemerintah.

Baca Juga :  Pengisian Pejabat Definitif  Tunggu Izin Mendagri

“Misalkan terhadap anggaran untuk pengamanan, apakah selama ini pernah diaudit. Itu harus menjadi perhatian, jangan anggarannya besar, tetapi menjadi ajang disalahgunakan oleh lembaga penyelenggara,” tandasnya. (fia/tri)

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos

  Karena menurut Anthon, uang sebesar itu jika digunakan untuk kepentingan masyarakat maka sangat bermanfaat. “Kita harap PSU menghasilkan pemimpin yang demokratis, lahir dari suatu Pemilu yang sehat. Sehingga masyarakat bisa merasakan bahwa uang yang digunakan benar-benar tepat dan sesuai prosedur,” kata Anthon.

  Direktur Papua Anticorruption Investigation juga meminta KPU selaku pihak penyelanggara memperbaiki kecurangan di Pilkada sebelumnya. Dan siapa pun yang terpilih, itu adalah pilihan rakyat.

   “Namun yang terpenting adalah bagimana kemajuan demokrasi ditentukan oleh penyelenggara Pemilu,” tegasnya.

   Sementara itu, terhadap penggunaan anggaran PSU, Anthon meminta perlunya dilakukan pengawasan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun pemerintah.

Baca Juga :  Pemprov  dan 4 Pemkab Sepakat Salurkan Dana Hibah untuk Provinsi Papua Selatan

“Misalkan terhadap anggaran untuk pengamanan, apakah selama ini pernah diaudit. Itu harus menjadi perhatian, jangan anggarannya besar, tetapi menjadi ajang disalahgunakan oleh lembaga penyelenggara,” tandasnya. (fia/tri)

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos

Berita Terbaru

Artikel Lainnya