JAYAPURA-Gubernur Papua, Mathius D. Fakhiri menegaskan masyarakat adat harus dilibatkan sebagai subjek dalam menentukan arah pembangunan di tanah Papua. Pembangunan tidak boleh hanya menjadikan masyarakat adat sebagai penerima manfaat, sementara keputusan pembangunan ditentukan tanpa melibatkan mereka.
Penegasan itu disampaikan Fakhiri dalam Konferensi III Masyarakat Adat dan Pemuda I Wilayah Mamta-Tabi di Sentani, Kabupaten Jayapura, Rabu (7/10). “Saya apresiasi kepada Dewan Adat Papua Wilayah Mamta-Tabi, panitia, serta seluruh pihak yang telah menggagas konferensi tersebut. Masyarakat adat harus jadi subjek pembangunan,” kata Fakhiri.
Menurut Fakhiri, pembangunan Papua tidak dapat hanya diukur dari pembangunan fisik dan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan harus memberikan ruang bagi perlindungan manusia, penghormatan terhadap adat dan budaya, serta menjaga keberlanjutan tanah, hutan dan sumber daya alam.
“Masyarakat adat bukan hanya penerima manfaat pembangunan, tetapi merupakan subjek penting dalam menentukan arah pembangunan di Tanah Papua,” tegasnya.
Ia mengatakan, pelibatan masyarakat adat menjadi penting karena berbagai kebijakan pembangunan bersentuhan langsung dengan kehidupan, tanah dan sumber daya yang selama ini menjadi bagian dari kehidupan masyarakat.
JAYAPURA-Gubernur Papua, Mathius D. Fakhiri menegaskan masyarakat adat harus dilibatkan sebagai subjek dalam menentukan arah pembangunan di tanah Papua. Pembangunan tidak boleh hanya menjadikan masyarakat adat sebagai penerima manfaat, sementara keputusan pembangunan ditentukan tanpa melibatkan mereka.
Penegasan itu disampaikan Fakhiri dalam Konferensi III Masyarakat Adat dan Pemuda I Wilayah Mamta-Tabi di Sentani, Kabupaten Jayapura, Rabu (7/10). “Saya apresiasi kepada Dewan Adat Papua Wilayah Mamta-Tabi, panitia, serta seluruh pihak yang telah menggagas konferensi tersebut. Masyarakat adat harus jadi subjek pembangunan,” kata Fakhiri.
Menurut Fakhiri, pembangunan Papua tidak dapat hanya diukur dari pembangunan fisik dan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan harus memberikan ruang bagi perlindungan manusia, penghormatan terhadap adat dan budaya, serta menjaga keberlanjutan tanah, hutan dan sumber daya alam.
“Masyarakat adat bukan hanya penerima manfaat pembangunan, tetapi merupakan subjek penting dalam menentukan arah pembangunan di Tanah Papua,” tegasnya.
Ia mengatakan, pelibatan masyarakat adat menjadi penting karena berbagai kebijakan pembangunan bersentuhan langsung dengan kehidupan, tanah dan sumber daya yang selama ini menjadi bagian dari kehidupan masyarakat.
