JAYAPURA-Gubernur Papua, Mathius D. Fakhiri meminta para bupati dan wali kota tidak menyerahkan agenda penting pemerintahan kepada jajaran di bawahnya. Kehadiran kepala daerah dinilai penting, terutama dalam pembahasan yang berkaitan dengan kewenangan dan kebijakan strategis daerah.
Fakhiri mengatakan, kepala daerah perlu memperkuat koordinasi dengan pemerintah provinsi agar berbagai program pembangunan di kabupaten dan kota berjalan selaras dengan kebijakan pemerintah pusat dan arah pembangunan Papua.
“Semua kegiatan yang ada di kabupaten/kota saya minta untuk kita terus berkolaborasi. Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, sehingga harus saya mengetahui,” kata Fakhiri saat membagikan alokasi Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) Tahun Anggaran 2027 kepada pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Papua, Selasa (6/10).
Menurut Fakhiri, kehadiran kepala daerah dalam agenda penting akan memudahkan tindak lanjut terhadap setiap keputusan yang telah disepakati. Jika bupati berhalangan, wakil kepala daerah diharapkan hadir sehingga hasil pembahasan dapat segera diteruskan kepada jajaran pemerintahan.
“Sebagai pemimpin di daerah, kalau tidak ada halangan maka wakilnya yang hadir sehingga bisa memerintahkan ke bawah apa yang sudah disepakati dan apa yang menjadi penekanan,” ujarnya.
JAYAPURA-Gubernur Papua, Mathius D. Fakhiri meminta para bupati dan wali kota tidak menyerahkan agenda penting pemerintahan kepada jajaran di bawahnya. Kehadiran kepala daerah dinilai penting, terutama dalam pembahasan yang berkaitan dengan kewenangan dan kebijakan strategis daerah.
Fakhiri mengatakan, kepala daerah perlu memperkuat koordinasi dengan pemerintah provinsi agar berbagai program pembangunan di kabupaten dan kota berjalan selaras dengan kebijakan pemerintah pusat dan arah pembangunan Papua.
“Semua kegiatan yang ada di kabupaten/kota saya minta untuk kita terus berkolaborasi. Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, sehingga harus saya mengetahui,” kata Fakhiri saat membagikan alokasi Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) Tahun Anggaran 2027 kepada pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Papua, Selasa (6/10).
Menurut Fakhiri, kehadiran kepala daerah dalam agenda penting akan memudahkan tindak lanjut terhadap setiap keputusan yang telah disepakati. Jika bupati berhalangan, wakil kepala daerah diharapkan hadir sehingga hasil pembahasan dapat segera diteruskan kepada jajaran pemerintahan.
“Sebagai pemimpin di daerah, kalau tidak ada halangan maka wakilnya yang hadir sehingga bisa memerintahkan ke bawah apa yang sudah disepakati dan apa yang menjadi penekanan,” ujarnya.
