JAYAPURA – Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Provinsi Papua Setiyo Wahyudi mengungkapkan bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Papua mencapai 43,44 persen atau setara dengan Rp 255,1 M dari target Rp 587,4 M hingga 7 Mei tahun 2023. Menurut penilaiannya, realisasi ini dinilai masih normal, meskipun ada beberapa sumber pendapatan yang melambat di bumi cenderawasih.
Lebih lanjut, Setiyo Wahyudi merincikan, untuk realisasi pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sendiri baru mencapai 29,69 persen atau Rp 36,2 M dari target Rp 122,2 M. “PKB agak sedikit melambat. Hal ini sudah terjadi seperti tahun-tahun sebelumnya. Nanti kita akan lakukan upaya-upaya untuk menggenjot pendapatan PKB di akhir semester satu,” terang Wahyudi kepada wartawan, Senin (8/5).
Lanjutnya, untuk pendapatan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terealiasi Rp 25,6 M dari target Rp 73,3 M. Sementara Pajak atas Penggunaan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) terealisasi Rp 56,8 M atau 55 persen dari target Rp 103,2 M.
“Realisasi Pajak Air Permukaan baru mencapai Rp 110 juta dari target Rp 902 juta, kemudian Pajak Rokok dari Rp 66,9 M. Sudah terealisasi sebesar Rp 43,8 M. Sementara retribusi daerah juga baru terealisasi Rp 568,3 juta atau 3,92 persen dari target Rp 14,5 M,” ungkapnya.
Menurutnya, realisasi retribusi daerah masih rendah. Terbilang sulit lantaran tidak ada yang beli atau pakai berarti tidak ada yang masuk, tapi pertengahan tahun mudah-mudahan bisa naik. “Lain lain PAD yang sah dari target Rp 164,6 M sudah terealisasi 47 M,” terangnya.
Wahyudi mengaku optimis, realisasi PAD Papua akan melampaui 50 persen di pertengahan tahun, seperti tahun-tahun sebelumnya. “Kalau melewati target berarti strategi dan kinerja kita berjalan baik. Ini juga bisa jadi cadangan saat di akhir, apakah layak untuk ditambah target PAD-nya. Artinya targetnya dirasionalisasi ke arah yang positif,” bebernya.
Sementara itu, untuk mendorong menambah PAD baru setiap tahun. Setiyo mengaku pihaknya mengupayakan tanggungjawab yang diberikan pemerintah untuk sisi pendapatan hasil daerah tetap dijalankan sebisa mungkin.
“Kami ingin meningkatkan pendapatan masyarakat misalkan dengan adanya investasi, tanpa adanya investasi pergerakan PAD akan seperrti ini saja. Kecuali ada investor baru masuk di bidang seperti tambang,” terangnya.
Kedepan kata Setiyo, pihaknya akan menggali potensi yang dimiliki bagaimana tanah kita yang tidak memberikan kontribusi terhadap PAD bisa dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Dengan begitu, bisa memberikan kontribusi terhadap PAD.
“Kemudian sumber lain yang bisa kita kerjakan yang bisa meningkatkan PAD adalah gedung gedung pasca PON. Namun itu urusannya Disorda. Gedung gedung tersebut harus dimanfatakan, cukup disayangkan fasilitas Internasional kemudian tidak ada yang sewa,” paparnya.
Sementara itu, terkait dengan laba bersih PT Freport, Setiyo menyebut diatur oleh pusat.“Soal laba bersih PT Freeport saya belum tahu angka pastinya, yang tahu nominalmya adalah PT Freeport. Memang itu masuk kelompok PAD, tetapi keputusan ada di Freeport dan pusat. Kami Pemprov Papua sebatas menunggu saja,” pungkasnya. (fia/tri)
