JAYAPURA-Praktisi Hukum, Gustaf Kawer menilai kunjungan Presiden Prabowo Subianto di Merauke, Provinsi Papua Tengah, Minggu (3/10) tidak memberikan dampak untuk pembangunan Papua Tengah maupun tanah Papua umumnya.
“Saya melihat ini hanya rutinitas, bahkan bisa dibilang pencitraan, karena tidak ada urgensinya sama sekali,” ujarnya, di ruang kerja, Selasa (5/10).
Adapun akhir pekan kemarin Presiden Parabowo Subianto melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Kunjungannya melihat persiapan demplot (demonstration plot) padi untuk meningkatkan produktivitas pangan di wilayah timur Indonesia.
“Jokowi juga dulu begini, hampir setiap tahun datang, tapi apa yang kita lihat masalah mendasar di Papua tidak selesai-selesai,” behernya.
Gustaf menyarankan jika memang Prabowo serius membangun tanah Papua, maka perdayakan anggota kabinet untuk menginventaris masalah-masalah yang substansi, seperti kasus pelanggaran HAM, masyarakat Papua yang sampai hari ini masih termarginalisasi, diskriminasi, maupun kasus kasus pelanggaran masa lalu.
“Kalau mau bangun Papua, maka selesaikan dulu masalah-masalah ini, karena ganti presiden dari masa orde baru sampai sekarang masalah-masalah ini masih terjadi,” bebernya.
Menurut Gustaf, pola pembangunan selama ini terfokus pada pembangunan infrastruktur, namun pola ini tidak memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Papua. Buktinya masalah kesehatan, pendidikan, ekonomi masih cukup tinggi.
“Kenapa masalah ini masih terjadi? karena persoalan dasarnya belum tersentuh,” ungkap Gustaf.
Diapun mengatakan kehadiran Prabowo di Merauke bisa dikatakan bagian dari misi politik. Sebab sebelumnya mantan Presiden Joko Widodo menggagas Proyek Stategi Nasional (PSN) berbasis pangan di wilayah tersebut.
“Kita lihat urgensinya Prabowo cek proyek ini apa, tidak salah kalau masyarakat menilai kunjungannya ini punya misi tertentu,” ujarnya.
Diapun mengharapkan keberadaan tokoh-tokoh Papua di Kabinet Merah Mutih, dapat menginventarsir masalah-masalah yang substansi di Papua. “Misalnya kasus pelanggaran HAM berat di Wamena, Wasior maupun kasus lainnya selama ini belum tuntas. Jika masalah ini bisa diselesaikan, maka saya yakin kehidupan masyarakat Papua akan lebih sejahtera,” tuturnya. (rel/tri)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
