JAYAPURA – Proses tahapan Pemilukada tengah bergulir. Tak lama lagi proses penetapan dan pencoblosan hingga pengumuman pemenangan pasangan calon akan diumumkan. Potensi gangguan kamtibmas dipastikan masih sangat terbuka. Disini selain aparat kepolisian yang dikedepankan namun pihak TNI juga mulai mempersiapkan semua untuk membackup.
Dandim 1701/Jpr, Kol Inf Hendry Widodo menyampaikan bahwa dari pemetaannya secara umum wilayah Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom dan Kota Jayapura relative bisa terpantau secara baik. Meski demikian Hendry mewanti agar KPU harus bisa tegak lurus dengan aturan.
Jika KPU meleng, maka potensi gangguan akan sangat mungkin terjadi. “Kami sudah memetakan potensi gangguannya. Untuk Jayapura kami pikir salah satunya di Waena karena disana banyak orang dari luar yang bukan KTP Kota Jayapura. Jangan sampai bukan warga kota tapi memaksa ikut mencoblos ini yang bisa menjadi pemicu. KPU harus tegas, kalau tidak bisa harus sampaikan tidak bisa,” beber Dandim Hendry di ruang kerjanya, Kamis (5/9).
Ia berharap pemilih kota bisa menjadi pemilih cerdas yang memberi contoh daerah lain. Lalu untuk Kabupaten Jayapura kata Hendry juga diprediksi tidak terlalu rumit karena masih bisa dijangkau sedangkan untuk Keerom sekalipun bisa dijangkau namun yang jadi kendala adalah adanya kampung – kampung hanya hanya bisa ditempuh dengan jalan darat.
“Ini yang agak kami khawatirkan. Di Distrik Towe itu ada beberapa kampung yang harus jalan kaki dan salah satunya itu Kampung Milki. Itu bisa satu hari perjalanan. Kami sulit untuk mengajak masyarakat memilih di luar kampung, karena pasti lebih ribet. Ini juga harus diantisipasi KPU,” imbuhnya.
“Kami berharap jangan H-1 baru semua dikerjakan, sebab pasti waktunya tidak cukup,” tambah Dandim.
Lalu untuk personel disampaikan Kodim Jayapura menyiapkan 250 personel untuk Kota Jayapura sedangkan untuk Kabupaten Jayapura dan Keerom masing – masing 200 personel. Jumlah ini di luar tim yang sudah tergelar lebih dulu.
Disinggung soal pemilih di wilayah perbatasan, kata Hendry, hal tersebut juga menjadi catatan. Jangan sampai karena hubungan keluarga, namun beda negara, akhirnya ada warga PNG yang ikut mencoblos. “Ini juga perlu diatensi dan kami berharap semua proses bisa berjalan tanpa terjadi gejolak atau gangguan yang berarti hingga dilakukan pelantikan,” tutupnya. (ade/tri)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos