Pilkada Papua Diusulkan Lewat DPR

JAYAPURA – Ketua Kelompok Khusus DPR Papua, John Gobay mengungkapkan bahwa ada opsi lain yang bisa dilakukan pemerintah maupun pihak penyelenggara  dalam pelaksanaan Pilkada di Papua.

Jika selama ini dilakukan pemilihan langsung, disini John melihat bahwa peluang untuk dilakukan secara tidak langsung juga ada. Prosesnya lewat sistem Pilkada Asimetris. Kata John, pemerintah juga pernah memikirkan untuk mengusulkan sistem pilkada asimetris.

Ini merupakan sistem pilkada yang memungkinkan adanya perbedaan pelaksanaan mekanisme pemilihan kepala daerah antar daerah. Misalnya karakteristik  tertentu daerah tersebut seperti kekhususan aspek administrasi, budaya, dan faktor strategis wilayah.

“Pilkada asimetris sudah diterapkan di beberapa daerah, seperti Aceh dan Yogyakarta. Pilkada Aceh menyertakan keberadaan partai politik lokal, pilkada di Yogyakarta tanpa pemilihan gubernur, dan Pilkada DKI dengan tanpa pemilihan wali kota maupun bupati,” beber John Rabu (5/6).

Dikatakan bahwa sebelumnya Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan juga mengusulkan agar Pilkada Papua di sejumlah kabupaten di Papua tidak dilakukan secara langsung seperti yang berlaku selama ini. “Menurut saya memang patut dipertimbangkan dan dikaji untuk dicari solusi terbaik tentang model pilkadanya itu, salah satu opsi solusi yang dimaksud Komisioner Wahyu yakni kepala daerah ditunjuk oleh DPRD setempat,” papar Jhon.       

Ditambahkan bahwa dalam beberapa kajian yang dia terima, banyak hasil pilkada langsung justru membuat masyarakat tidak rasional dan menghasilkan pemerintahan yang tidak bagus.

“Belum lagi sejumlah konflik akibat pelaksanaan Pilkada di sejumlah daerah yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Jadi proses Pilkada di Papua sebaiknya dikembalikan ke Dewan Perwakilan Rakyat Papua atau pemilihan secara tidak langsung. Pelaksanaan semacam ini kami pikir jauh lebih aman dibanding yang berjalan selama ini,” saran John Gobay.

Ia mengingatkan bahwa tujuan dari pelaksanaan Pilkada adalah memilih pemimpin untuk membuat rakyatnya sejahtera.  Bukan justru menjadi kekacauan akibat Pilkada. “Selain itu kami pikir biayanya juga akan jauh lebih murah,” tutup Jhon. (ade/tri)

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos   

JAYAPURA – Ketua Kelompok Khusus DPR Papua, John Gobay mengungkapkan bahwa ada opsi lain yang bisa dilakukan pemerintah maupun pihak penyelenggara  dalam pelaksanaan Pilkada di Papua.

Jika selama ini dilakukan pemilihan langsung, disini John melihat bahwa peluang untuk dilakukan secara tidak langsung juga ada. Prosesnya lewat sistem Pilkada Asimetris. Kata John, pemerintah juga pernah memikirkan untuk mengusulkan sistem pilkada asimetris.

Ini merupakan sistem pilkada yang memungkinkan adanya perbedaan pelaksanaan mekanisme pemilihan kepala daerah antar daerah. Misalnya karakteristik  tertentu daerah tersebut seperti kekhususan aspek administrasi, budaya, dan faktor strategis wilayah.

“Pilkada asimetris sudah diterapkan di beberapa daerah, seperti Aceh dan Yogyakarta. Pilkada Aceh menyertakan keberadaan partai politik lokal, pilkada di Yogyakarta tanpa pemilihan gubernur, dan Pilkada DKI dengan tanpa pemilihan wali kota maupun bupati,” beber John Rabu (5/6).

Dikatakan bahwa sebelumnya Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan juga mengusulkan agar Pilkada Papua di sejumlah kabupaten di Papua tidak dilakukan secara langsung seperti yang berlaku selama ini. “Menurut saya memang patut dipertimbangkan dan dikaji untuk dicari solusi terbaik tentang model pilkadanya itu, salah satu opsi solusi yang dimaksud Komisioner Wahyu yakni kepala daerah ditunjuk oleh DPRD setempat,” papar Jhon.       

Ditambahkan bahwa dalam beberapa kajian yang dia terima, banyak hasil pilkada langsung justru membuat masyarakat tidak rasional dan menghasilkan pemerintahan yang tidak bagus.

“Belum lagi sejumlah konflik akibat pelaksanaan Pilkada di sejumlah daerah yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Jadi proses Pilkada di Papua sebaiknya dikembalikan ke Dewan Perwakilan Rakyat Papua atau pemilihan secara tidak langsung. Pelaksanaan semacam ini kami pikir jauh lebih aman dibanding yang berjalan selama ini,” saran John Gobay.

Ia mengingatkan bahwa tujuan dari pelaksanaan Pilkada adalah memilih pemimpin untuk membuat rakyatnya sejahtera.  Bukan justru menjadi kekacauan akibat Pilkada. “Selain itu kami pikir biayanya juga akan jauh lebih murah,” tutup Jhon. (ade/tri)

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos   

Berita Terbaru

Artikel Lainnya