Sementara itu, Plt Sekda, Evert N Merauje menjelaskan bahwa, kebijakan pemerintah untuk melakukan PKS dengan SPBU merupakan rekomendasi dari BPK bukan tanpa ada alasan, namun ada kendala teknis yang mengakibatkan hal ini terjadi.
“Ini kesalahan teknis saja, karena menurut DLH, ada beberapa berkas yang belum dilengkapi oleh SPBU yang akhirnya belum bisa berjalan normal,” ujar Evert N Merauje.
Sekda juga menyampaikan permohonan maaf kepada para sopir truk sampah atas situasionnal ini, dan pemerintah akan segera ambil langkah atas apa yang menjadi kendala dan tuntutan para masa aksi.
“Terkait tuntutan ganti operasional yang mereka sampaikan, hari ini juga kita upaya untuk diselesaikan dan diharapkan mereka bisa kembali beroperasi,” pungkasnya.
Sementara itu, terkait tindak lanjut PKS kata Sekda, tugas Dinas mulai hari ini untuk lengkapi kekurangan yang ada, bangun komunikasi dengan SPBU untuk segera dilengkapi dokumen yang dibutuhkan.
“Diharapkan Dinas DLH untuk segera lengkap bekas yang masih kurang agar isi PKS ini bisa segera dijalankan, paling lambat awal bulan mater kita sudah bisa difungsikan,” tuturnya.
“Sambil menunggu PKS ini rampung, teknis pemenuhan BBM operasional semua kendaraan pengangkut sampah kembali seperti semula atau dilakukan secara manual,” tutupnya.(kim/tri)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
