JAYAPURA – Perayaan 1 Desember yang selama ini dilakukan sekelompok orang dengan menyebut sebagai hari kemerdekaan Papua dianggap salah kaprah. Pasalnya moment 1 Desember sejatinya bukan soal kemerdekaan melainkan adanya sedikit pengakuan dari pemerintahan Belanda. Ketika itu terjadi di tahun 1961.
“Jadi bukan hari kemerdekaan dan memang kami tidak merayakan juga sebab itu bukan harinya. Selama ini banyak yang tidak paham dan salah kaprah sehingga memang perlu disampaikan berulang – ulang,” kata Elias Ayakeding, Kepala Kepolisian Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB) melalui ponselnya, Jumat (1/12).
Ia menyebut klaim merdeka kala itu muncul dan disampaikan oleh New Guinea Raad atau bahasa sekarangnya adalah DPR. Pernyataan merdeka ini dilakukan pada 19 Oktober 1961. “Jadi 19 Oktober 1961 itulah momen dari klaim merdeka sedangkan 1 Desember itu pengakuan tapi tidak secara penuh oleh pemerintah Belanda. Makanya ada dua keputusan kembar disitu. Nantinya 10 tahun kemudian atau 1971 barulah Belanda menjanjikan akan diberikan secara penuh,” bebernya.
Karenanya Elias menyebut bahwa anak generasi sekarang memang perlu belajar banyak soal sejarah agar tidak salah kaprah. NFRPB sendiri menjadikan moment 19 Oktober 2011 sebagai titik awal terbentuknya negara West Papua. “Pada Kongres Rakyat Papua III di 19 Oktober 2011 disitulah momen deklarasi pemulihan pemerintahan,” tambahnya.
Ia menyarankan kelompok yang ingin merdeka memahami dulu sejarah. “Bagaimana mau berbicara kemerdekaan kalau sejarahnya saja tidak diketahui,” imbuhnya. NFRPB sendiri kata Elias telah merayakan pada 19 Oktober lalu di Istana Presiden di Sabron, Sentani Barat dengan cara ibadah.
“Kemarin kami hanya ibadah sedangkan agenda terakhir kemarin adalah pelantikan gubernur dan bupati untuk wilayah Domberai dan Bomberai yang dipimpin langsung Pak Presiden, Forkorus Yaboi Sembut dan pemerintahan Negara Federal tetap jalan sampai sekarang,” tutupnya. (ade/wen)
JAYAPURA – Perayaan 1 Desember yang selama ini dilakukan sekelompok orang dengan menyebut sebagai hari kemerdekaan Papua dianggap salah kaprah. Pasalnya moment 1 Desember sejatinya bukan soal kemerdekaan melainkan adanya sedikit pengakuan dari pemerintahan Belanda. Ketika itu terjadi di tahun 1961.
“Jadi bukan hari kemerdekaan dan memang kami tidak merayakan juga sebab itu bukan harinya. Selama ini banyak yang tidak paham dan salah kaprah sehingga memang perlu disampaikan berulang – ulang,” kata Elias Ayakeding, Kepala Kepolisian Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB) melalui ponselnya, Jumat (1/12).
Ia menyebut klaim merdeka kala itu muncul dan disampaikan oleh New Guinea Raad atau bahasa sekarangnya adalah DPR. Pernyataan merdeka ini dilakukan pada 19 Oktober 1961. “Jadi 19 Oktober 1961 itulah momen dari klaim merdeka sedangkan 1 Desember itu pengakuan tapi tidak secara penuh oleh pemerintah Belanda. Makanya ada dua keputusan kembar disitu. Nantinya 10 tahun kemudian atau 1971 barulah Belanda menjanjikan akan diberikan secara penuh,” bebernya.
Karenanya Elias menyebut bahwa anak generasi sekarang memang perlu belajar banyak soal sejarah agar tidak salah kaprah. NFRPB sendiri menjadikan moment 19 Oktober 2011 sebagai titik awal terbentuknya negara West Papua. “Pada Kongres Rakyat Papua III di 19 Oktober 2011 disitulah momen deklarasi pemulihan pemerintahan,” tambahnya.
Ia menyarankan kelompok yang ingin merdeka memahami dulu sejarah. “Bagaimana mau berbicara kemerdekaan kalau sejarahnya saja tidak diketahui,” imbuhnya. NFRPB sendiri kata Elias telah merayakan pada 19 Oktober lalu di Istana Presiden di Sabron, Sentani Barat dengan cara ibadah.
“Kemarin kami hanya ibadah sedangkan agenda terakhir kemarin adalah pelantikan gubernur dan bupati untuk wilayah Domberai dan Bomberai yang dipimpin langsung Pak Presiden, Forkorus Yaboi Sembut dan pemerintahan Negara Federal tetap jalan sampai sekarang,” tutupnya. (ade/wen)
